"Gubernur saat ini tidak pernah melakukan koordinasi dengan DPR RI dari Sumbar sehingga anggaran pembangunan sangat minim pada tahun ini," katanya di Padang Aro, Selasa.
Sebagai contoh, kata dia, alokasi dana untuk Sumbar pada Bidang Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) awal sebesar Rp1,3 triliun.
Akan tetapi, katanya, pada APBN Perubahan penambahannya hanya sekitar Rp50 miliar dan tidak sampai 10 persen dari dana awal.
"Ketika saya koordinasikan dengan Kementerian PU ternyata usulan dari bawah yang tidak ada, sedangkan kementerian juga tidak bisa memunculkan angaran tambahan," kata ketua Fraksi PPP DPR-RI ini.
Padahal, katanya, jika usulan dari provinsi ada perwakilan di DPR RI dari Sumbar sebanyak 14 orang siap memperjuangkannya sehingga pembangunan bisa lebih baik.
Hal ini, imbuhnya, tentu saja sangat disayangkan karena pembangunan akan tertunda karena minimnya anggaran.
Selain itu, katanya, pemerintah provinsi sekarang juga tidak pernah melakukan koordinasi dengan DPR-RI perwakilan Sumbar tentang anggaran yang diusulkan.
Menurut dia, sekarang ini Sumbar jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain, seperti Bengkulu dan Jambi.
Untuk Jambi, katanya, yang luas wilayah dan jumlah penduduknya hanya setengah dari Sumbar sekarang bisa membangun pelabuhan internasional.
Hal ini, katanya, bisa dilakukan karena antara pihak pemerintah daerah dengan perwakilannya di pusat saling berkoordinasi sehingga anggaran untuk mereka bisa diperjuangkan.
"Jika masalah ini tidak segera dituntaskan maka Sumbar akan ketinggalan jauh dari provinsi lain di Sumatera," jelasnya.
Ia menambahkan, kepala daerah jangan hanya menunggu saja anggaran yang diberikan pusat tetapi harus melakukan koordinasi dengan para wakilnya yang ada di DPR pusat utuk meraih dana APBN sebanyak mungkin untuk kesejahteraan rakyat.
Pewarta: Junisman
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
