Jabatan PM Thailand Paetongtarn ditangguhkan, diduga langgar kode etik

Bangkok (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk menangguhkan Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Thailand atas dugaan pelanggaran etik berat sebagaimana aduan anggota Senat Thailand.

Tuduhan tersebut berasal dari sebuah "cuplikan suara" yang diduga merupakan percakapan antara Paetongtarn dengan "seorang pemimpin Kamboja".

MK Thailand, dengan suara bulat 9-0, menerima aduan tersebut untuk ditindaklanjuti dan, dengan persetujuan 7 dari 9 hakim agung MK, sepakat menangguhkan Paetongtarn dari jabatannya, berlaku serta merta pada 1 Juli 2025 hingga putusan akhir ditetapkan.

Mahkamah memberi kesempatan kepada Paetongtarn untuk menyampaikan pembelaannya dalam 15 hari ke depan.

Laporan terhadap Paetongtarn yang disampaikan oleh 36 Senator Thailand kepada MK tersebut menjadikan cuplikan suara itu sebagai "bukti" akan adanya persekongkolan antara Paetongtarn dengan Ketua Senat Kamboja Hun Sen.

Menurut mereka, hal tersebut "membahayakan keamanan dan kedaulatan teritorial Thailand".

Dengan ditangguhkannya Paetongtarn dari jabatan PM, Wakil PM Suriya Jungrungruangkit akan mengambil alih sebagai perdana menteri sementara.

Namun demikian, dengan adanya perombakan kabinet, Wakil PM Phumtham Wechayachai, yang baru ditunjuk sebagai menteri dalam negeri, akan menjadi PM sementara mulai 3 Juli setelah pelantikannya.

Paetongarn Shinawatra (38), menjadi perdana menteri sejak Agustus 2024, menggantikan Srettha Thavisin yang juga dicopot oleh MK Thailand atas pelanggaran kode etik.

Padahal, beberapa jam sebelum penangguhan jabatannya, Paetongtarn baru menerima restu dari pihak Kerajaan untuk menjabat sebagai menteri budaya dan rencananya dilantik pada 3 Juli.

Apabila MK Thailand nantinya memutuskan Paetongtarn harus dicopot, ia baru akan secara resmi dilucutkan dari jabatannya. Namun, kabinetnya akan tetap bertahan hingga perdana menteri baru terpilih dan kabinet baru terbentuk.

Thailand juga menghadapi situasi yang sama pada Agustus 2024 ketika Srettha Thavisin dicopot dari jabatan perdana menteri. Hal itulah yang justru mengantarkan Paetongtarn menjadi perdana menteri ke-31 Thailand.

Sumber: TNA-OANA

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.