NTB siapkan 10 dapur gizi MBG di lingkungan pesantren

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menyiapkan 10 dapur gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan pondok pesantren guna mendukung percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat.

Hal ini disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal saat menerima Kepala SPPG Wilayah NTB, Eko Prasetyo didampingi Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial Kemasyarakatan, Ahsanul Khalik di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Selasa.

Gubernur Iqbal menegaskan mendukung penuh program MBG karena merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Namun, dirinya menyarankan untuk memperhatikan dampak inflasi yang akan terjadi jika mengambil bahan baku secara terus menerus di pasar.

"Bila mengambil bahan baku di pasar maka akan terjadi inflasi karena suplai-nya hanya itu-itu saja," ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan, gubernur berjanji akan menyiapkan proyek percobaan berupa 10 SPPG atau dapur gizi yang akan dibentuk di Ponpes menggunakan dana CSR dari salah satu BUMN dengan formula peralatan dapur dan bahan-bahan untuk pemenuhan gizi.

"Nanti akan memberdayakan semua potensi yang ada di daerah, misal peralatan dapur buatan UMKM kita di Kotaraja atau Getap," kata Lalu Muhamad Iqbal.

Sementara untuk bahan sayur, telur, daging nanti pondok pesantren buat kelompok kelompok masyarakat dan penanamannya pakai pupuk organik sehingga betul betul sehat bergizi dan pondok pesantren jadi lebih berdaya.

"Begitu juga dengan sasaran di luar ponpes atau masyarakat miskin, seperti ibu hamil, ibu menyusui dan bayi Ponpes nanti akan berperan pada wilayah yang menjadi jangkauan ponpes," katanya.

Sementara itu, Kepala SPPG Wilayah NTB, Eko Prasetyo mengatakan program MBG di NTB merupakan program untuk diberikan ke siswa siswi mulai dari PAUD, TK, RA, SD, SMP dan SMA. Selain itu diberikan pula kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).

"Setiap dapur MBG harus menyalurkan 10 persen dari total penerima manfaat kepada kategori 3B ini dalam menekan angka stunting, dan total penerima manfaat di NTB sebanyak 180 ribu lebih," ungkapnya.

Ia mengakui ada kendala yang dihadapi saat ini seperti infrastruktur, terutama terkait dapur-dapur pionir sehingga diharapkan ke depan untuk ditingkatkan oleh masing-masing SPPG. Kendati demikian, progres pembentukan SPPG di NTB luar biasa hingga saat ini mencapai 60 SPPG, lebih baik dibandingkan Provinsi Bali hanya 16 SPPG yang sudah terbentuk karena menurutnya disana lebih dominan bidang pariwisata dan lainnya.

"Progres pembentukan SPPG di NTB lebih cepat dibandingkan Bali Nusra, sehingga kita memiliki target 350-450 SPPG terbentuk di NTB ke depan," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.