Melalui media gaul tersebut, Cotton menantang Zarif datang ke Washington untuk berdebat soal "sejarah tirani, pengkhianatan, dan teror", yang pernah dilakukan Iran. Tantangan tersebut disampaikan setelah Zarif menyebut nama Cotton saat berpidato di Universitas New York pada Rabu.
Pada saat itu, Zarif mengatakan bahwa sanksi terhadap Iran akan dicabut jika kesepakatan internasional tercapai soal program nuklir Tehran, "tidak peduli apakah Senator Cotton menyukainya atau tidak".
Cotton, politisi Partai Republik asal negara bagian Arkansas, menyerang balik sang menteri luar negeri dengan mengatakan bahwa Zarif "bersembunyi" di Amerika Serikat saat negaranya berperang dengan Irak pada 1980-an. Padahal, pada masa tersebut, Zarif (58) menempuh pendidikan di Amerika Serikat.
"Anda tidak menunjukkan keberanian dengan bersembunyi di Amerika Serikat saat negara Anda berperang--untuk menyelamatkan diri. Anda justru menunjukkan sikap pengecut yang juga masih nampak pada hari ini," tulis Cotton, yang merupakan mantan kapten angkatan bersenjata Amerika Serikat.
Juru bicara Cotton mengatakan bahwa sang senator sendiri yang menulis status di Twitter tersebut.
Saat menanggapi serangan Cotton, Zarif merespon pada Kamis dengan menulis bahwa "diplomasi yang serius, bukan fitnah, adalah apa yang dibutuhkan oleh kami."
Zarif juga tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan atas pernyataan Cotton dan bahkan memberi selamat atas kelahiran anak pertama sang senator.
"Semoga Anda dan keluarga Anda diberkahi dengan kehadiran dia (sang anak)," kata Zarif.
Cotton (37) adalah anggota badan Senat Amerika Serikat termuda dan menduduki jabatan itu sejak Januari lalu.
Pada Maret, Cotton menulis surat soal Iran yang ditandatangani oleh 47 dari 57 senator Amerika Serikat. Surat itu berisi peringatan bahwa kesepakatan nuklir yang dicapai oleh Presiden Barack Obama dengan Iran hanya akan bertahan selama Partai Demokrat berkuasa.
Tindakan Cotton itu merupakan intervensi atas politik luar negeri pemerintah Amerika Serikat yang jarang dilakukan oleh Senat dan sempat memicu kemarahan dari Gedung Putih dan Partai Demokrat, demikian Reuters melaporkan.
(G005)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
