Banyumas (ANTARA) - Pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan serta sekolah gratis yang tidak hanya untuk sekolah negeri, juga sekolah swasta.
Masalah pendidikan juga menjadi salah satu fokus perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam Asta Cita khususnya poin keempat, yakni Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender.
Dalam hal ini, pemerintah menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem melalui pendidikan. Program Sekolah Rakyat yang memiliki dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 itu akan beroperasi mulai 14 Juli 2025 di 100 lokasi.
Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), pada tahap pertama tercatat sebanyak 9.755 siswa yang akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat, mulai jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas serta akan dibimbing oleh 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik tambahan. Mereka merupakan anak-anak dari keluarga prasejahtera yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Salah satu lokasi penyelenggara Sekolah Rakyat tahap pertama, yakni Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang untuk sementara menempati Gedung Sentra Satria Baturraden, yang merupakan unit pelaksana teknis Kemensos.
Baca juga: Wamensos: Sekolah Rakyat siapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas
"Sekolah Rakyat, untuk fisiknya belum. Itu yang mengelola Kemensos. Tahun ajaran ini rencananya akan menampung dua kelas SMP tapi ruang kelasnya masih menumpang di Sentra Satria," kata Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono.
Kendati demikian, dia mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyiapkan lahan untuk lokasi pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang. Semua data yang berkaitan dengan lahan tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
Sementara untuk perekrutan calon siswa Sekolah Rakyat telah dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas berkolaborasi dengan Sentra Satria Baturraden yang mengacu pada DTSEN.
Pada awalnya, jumlah calon siswa yang diusulkan sebanyak 105 anak. Namun karena keterbatasan ruangan di Sentra Satria Baturraden, untuk tahap pertama Sekolah Rakyat di Banyumas hanya membuka dua kelas, masing-masing sebanyak 25 anak.
Oleh karena itu, Dinsospermades Kabupaten Banyumas bersama Sentra Satria Baturraden menyeleksi calon untuk mendapat 50 siswa dari 105 anak yang sudah diusulkan.
Kepala Sentra Satria Baturraden Darmanto mengatakan 50 calon siswa yang terdiri atas 26 putri dan 24 putra itu berasal dari keluarga prasejahtera sebagai upaya untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan ekstrem.
Selain telah ada kepala sekolahnya, Sentra Satria Baturraden juga telah menerima daftar nama calon guru yang akan mengampu pelajaran di Sekolah Rakyat. Ada 11 nama yang akan menjadi guru Sekolah Rakyat di Banyumas, tinggal menunggu dua guru pelajaran Agama dari Kementerian Agama (Kemenag).
Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
