"Saat Presiden baru mengatakan nanti dilihat, Wapres justru sudah nelompat dengan mengatakan akan segera," kata Said Salahudin dihubungi di Jakarta, Jumat.
Said mengatakan dua pernyataan itu menberi sinyal sangat kuat bahwa perombakan kabinet benar-benar akan terjadi. Sebab, jika tidak ada rencana perombakan kabinet, keduanya pasti akan tegas menyatakan tidak ada.
Namun, Said menilai persoalan pentingnya bukanlah isu perombakan kabinet itu sendiri, melainkan sikap Wapres Jusuf Kalla yang memberikan pernyataan berbeda dengan Presiden Jokowi dan terkesan mendahului.
"Dalam perspektif tata negara saya melihat ada yang keliru dari sikap Wapres itu. Seharusnya tidak boleh Wapres mengambil posisi sebagai pihak yang seolah-olah menentukan reshuffle," tuturnya.
Said mengatakan Pasal 17 Ayat (2) UUD 1945 tegas menentukan menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Itu berarti perombakan kabinet adalah kewenangan Presiden, bukan Wapres.
"Itulah yang kita kenal sebagai hak prerogatif Presiden yang didapatkan secara langsung dari konstitusi. Dalam sistem presidensial, posisi Wapres murni hanya sebagai ban serep. Jadi tidak tepat Wapres mengambil peran yang bukan kewenangannya," katanya.
Said mengatakan perombakan kabinet adalah absolut kewenangan Presiden, sehingga perbedaan pernyataan dari Wapres yang terkesan mendahului itu seharusnya tidak terjadi.
Wacana perombakan kabinet semakin menguat dan mendapat dukungan beberapa pihak, termasuk dari parlemen.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendukung apabila Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi dan perombakan Kabinet Kerja.
"Evaluasi tentunya harus dilakukan jika presiden menilai kinerja para menterinya tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan dan supaya pemerintahan bisa berjalan lebih efektif dan bermanfaat untuk terjadinya upaya perbaikan," ucap Fahri Hamzah.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
