Bursa calon menteri kabinet menurut SIgma

Bursa calon menteri kabinet menurut SIgma

Menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla. (www.antaranews.com/grafis)

... satu nama yang lebih baik tidak lagi masuk dalam kabinet adalah Puan Maharani...
Jakarta (ANTARA News) - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menyebut ada beberapa nama yang layak masuk dalam Kabinet Kerja bila Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya.

"Ada beberapa nama, di antaranya Ichsanuddin Noorsy, Imam Prasodjo, Yudi Latief, Jimly Asshiddiqie, Faisal Basri, Busro Muqoddas, atau Saldi Isra, yang layak masuk dalam kabinet," kata Salahudin, di Jakarta, Kamis.

Menurut Salahudin, Jokowi perlu menunjuk orang-orang baru yang lebih prospektif dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah untuk menggantikan menteri-menteri saat ini yang performanya kurang optimal. 

Kemarin, Jokowi menyatakan stabilitas dalam negeri sangat diperlukan untuk bisa berkonsentrasi memajukan ekonomi nasional. 

"Sehingga kita tinggal konsentrasi mengurusi ekonomi karena ekonomi kita dapat tekanan keuangan global, ekonomi dunia turun. Tapi saya yakin bila stabilitas keamanan betul-betul bisa dijaga, saya yakin untuk dapat angka tujuh persen tidak sulit," kata Jokowi. 

Jokowi sampai saat ini belum memberi sinyal akan ada pergantian timnya. Lima bulan tiga pekan memerintah ---sebagaimana telah terjadi beberapa kali-- Jokowi memerlukan waktu cukup lama untuk menentukan langkah walau pada beberapa kasus langkah yang dia ambil itu justru sangat cepat ditempuh. 

Salahudin menilai ahli ekonomi, Ichsanuddin Noorsy, tepat menempati posisi menteri koordinator bidang perekonomian. Dia memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk membangun perekonomian yang sesuai dengan konstitusi.

"Atau bisa juga nama lain yang betul-betul memahami masalah-masalah perekonomian, sekaligus memilikii integritas yang diakui publik," tuturnya.

Sedangkan untuk Sofyan Jalil yang saat ini di posisi itu bisa digeser di posisi kementerian lain. Begitu pula beberapa nama yang lain yang mungkin bisa direposisi di tempat yang lebih tepat.

Salah satu nama yang lebih baik tidak lagi masuk dalam kabinet adalah Puan Maharani, puteri pertama mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dari PDI Perjuangan. Menurut Salahudin tingkat kepuasan publik kepada Puan sangat rendah.

"Lebih baik Puan mengurus partai saja, sebab dia pun baru dipilih kembali sebagai salah satu pengurus teras di partainya," katanya.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kebudayaan, Salahudin menilai pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memerlukan orang-orang yang paham tentang itu, di antaranya Imam Prasodjo, budayawan Yudi Latief, atau nama lain.

Begitu pula dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy. Menteri yang sempat menyebut pendukung KPK sebagai "rakyat tidak jelas" itu, menurut Salahudin, juga "tidak jelas" kinerjanya.

"Presiden Jokowi bisa memilih Jimly Asshiddiqie atau orang lain yang setaraf dengan Jimly untuk menggantikan Tedjo," ujarnya. Nama terakhir ini pendiri dan ketua pertama Mahkamah Konstitusi yang memiliki integritas tinggi dan mengerti betul persoalan politik negara, peraturan perundang-undangan, serta masalah hukum dan keamanan yang sesuai dengan konstitusi.

Salahuddin juga mengusulkan nama ahli ekonomi, Faisal Basri, untuk menggantikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, atau Menteri BUMN, Rini Soemarno.

"Jokowi perlu figur yang memiliki komitmen tinggi untuk melindungi sumber daya alam dan mineral guna dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Faisal Basri, atau nama-nama lain yang lebih mementingkan keejahteraan rakyat daripada kepentingan bangsa lain, tepat menjadi menteri ESDM atau menteri BUMN," tuturnya.

Sedangkan nama-nama  Busro Muqoddas atau Saldi Isra bisa menggantikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

"Yasonna itu hanya menjadi beban bagi Jokowi. Posisi sebaiknya tidak lagi diisi oleh perwakilan partai politik," kata Salahuddin. 

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2015

Presiden beri target Rp900 triliun kepada Menteri Investasi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar