Pedagang minta pemerintah selesaikan masalah Pasar Turi

Pedagang minta pemerintah selesaikan masalah Pasar Turi

ilustrasi Aksi Pedagang Pasar Turi Puluhan pedagang yang tergabung dalam Gerakan Pedagang Pasar Turi Surabaya berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3). Mereka menuntut pemerintah setempat dan penegak hukum agar pasar yang diperuntukan bagi pedagang korban kebakaran 2007 lalu tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru) ()

Surabaya (ANTARA News) - Pedagang meminta pemerintah pusat ikut menyelesaikan persoalan Pasar Turi Surabaya yang terbakar pada 27 Juli 2007 dan kini sudah dibangun kembali, namun kondisinya masih sepi pengunjung.

Salah seorang perwakilan pedagang Pasar Turi, Djaniadi Hadi Sadikin, di Surabaya, Minggu, mengatakan dia dan pedagang yang menyelesaikan pembayaran stand telah berkiirm surat ke Presiden RI Joko Widodo.

"Tidak itu saja, kami juga mengirim surat yang sama ke Ombudsman RI dan Wapres RI Jusuf Kalla," katanya.

Menurut dia, dalam surat tersebut intinya adalah meminta agar pemerintah pusat untuk ikut menyelesaikan persoalan Pasar Turi. Hal ini dikarenakan, Pasar Turi Baru ini masih sepi pedagang maupun pembeli.

Padahal pembangunan pasar grosir terbesar di Indonesia Timur setelah terbakar pada 27 Juli 2007 lalu sudah mencapai 98 persen. Apalagi sebentar lagi memasuki Bulan Ramadhan yang merupakan masa panen bagi pedagang.

"Jadi kami berharap Pak Jokowi maupun Pak JK turun ke Surabaya," katanya.

Pedagang, lanjut dia, berharap pemerintah pusat meminta Pemkot Surabaya membongkar tempat penampungan sementara (TPS) di lokasi Pasar Turi. Sebab, TPS ini yang menyebabkan akses ke Pasar Turi Baru, sulit.

"Sekarang ini banyak pedagang yang sudah membuka stan. Namun karena masih sepi, akhirnya hanya buka 3 hingga 4 jam. Jika TPS dibongkar, insyallah ada 4.6I0 pedagang yang sudah membayar lunas stan akan berjualan di dalam," katanya.

Tidak itu saja, mereka juga memasang baliho raksasa yang ditempel di sisi barat Pasar Turi. Baliho tersebut berisi tuntutan pedagang di antaranya meminta Pemkot Surabaya membongkar TPS, menyuruh pedagang berjualan di Pasar Turi Baru.

Sebelumnya, mereka juga telah mengirim surat pernyataan dukungan pembongkaran TPS yang ditujukan kepada Wali Kota Surabaya. Surat yang berisi 840 lembar itu memuat satu pernyataan dari tiap-tiap pedagang.

Dalam surat tersebut tertera nama pedagang, alamat, jenis dagangan dan pernyataan untuk meminta wali kota membongkar TPS yang sampai sekarang menutupi.

Di sisi lain, pedagang masih banyak yang bertahan di TPS dan melakukan aktivitas perdagangannya di sana. Mereka ngotot berjualan di sana karena pembangunan Pasar Turi Baru Baru belum tuntas I00 persen.

Sementara itu, Pemkot Surabaya telah melakukan pendataan terhadap pedagang yang berjualan di TPS. Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Sekretaris Kota M. Taswin mengatakan Disperindag Kota Surabaya sudah melakukan pendataan di lapangan beberapa waktu lalu.

Tujuannya, kata dia, untuk mendata berapa banyak pedagang yang masih bertahan di TPS dan berapa banyak sudah masuk ke Pasar Turi. "Hingga saat ini masih ada pedagang yang bertahan di TPS. Tentu saja kami belum bisa melaksanakan pembongkaran TPS," tuturnya.

Dikatakannya, pembongkaran baru bisa dilaksanakan ketika seluruh pedagang sudah masuk semua ke Pasar Turi. "Kami berharap tahun ini bisa melakukan pembongkaran. Yang pasti TPS harus bersih dulu dari pedagang," katanya.

Agar pembongkaran bisa berjalan lancar, menurut Taswin, pihaknya akan mengajukan persetujuan penghapusan aset pada DPRD Surabaya. Sebab, pembangunan TPS tersebut menggunakan APBD.

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2015

Stasiun Pasar Turi Surabaya sediakan layanan GeNose C19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar