"Saya menyambut baik dan menghormati langkah Presiden Jokowi sebagai Panglima tertinggi TNI menunjuk KSAD, Jenderal TNI Gatot Nurmatyo sebagai calon Panglima TNI," kata Anggota Komisi I Sayifullah Tamliha di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Katanya, Presiden menggunakan hak prerogeratifnya untuk menunjuk calon Panglima TNI.
"Langkah itu untuk mengurangi polemik di internal TNI," kata Tamliha.
Atas surat Presiden itu, Komisi I DPR RI akan bentuk Tim Klasifikasi sebelum dilakukan fit and profer test terhadap Gatot.
"Kita tidak ingin seperti pergantian Kapolri. Tim Klasifikasi itu akan meminta masukan ke Komnas HAM, apakah Pak Gatot pernah dilaporan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar HAM," kata politisi PPP itu.
Tim Klasifikasi, tambahnya, juga akan meminta masukan kepada KPK tentang kekayaan Gatot.
"Kita akan tanya ke KPK tentang kekayaan yang mungkin tidak wajar. Itu dilakukan untuk menghindari polemik," kata Tamliha.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
