"(Persoalan pungutan liar) ini yang menjadi salah satu alasan biaya impor pangan lebih murah daripada produk dalam negeri yang didistribusikan antarpulau dan antarprovinsi," kata Andi Akmal Pasluddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut Andi Akmal, pungutan liar atau kerap disebut pungli itu dapat dikatakan sebagai teror yang mengakibatkan harga pangan tidak terjangkau.
Selain itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti buruknya infrastruktur jalan yang juga mengakibatkan lambatnya distribusi pangan.
Dia juga menegaskan bahwa waktu yang panjang akibat jalanan buruk itu juga mengakibatkan terjadi pemborosan bahan bakar kendaraan.
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan langkah harmonisasi pemerintah untuk memberantas pungli dan mengurangi beban pada harga pangan.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengharapkan angkutan distribusi bahan pangan pada saat menjelang dan usai lebaran mendapatkan prioritas sehingga tidak mengganggu pasokan kebutuhan bahan pokok tersebut di masyarakat.
"Ini kami koordinasi ke (kementerian) perhubungan supaya menjadi skala prioritas untuk pangan agar dapat terus memasok bahan-bahan pangan sehingga harga tak terjadi anomali," ungkap Mentan seusai mengunjungi Pasar Legi dan Pasar Gede di Surakarta, Kamis (11/6).
Amran menyatakan telah meminta Kemenhub agar memberi jalan terhadap kendaraan yang mengangkut bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat untuk memasok selama bulan puasa hingga lebaran, terutama bagi bahan-bahan kebutuhan utama seperti beras, cabai, bawang, dan daging.
Sementara itu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menginginkan pasokan dan jalur distribusi berbagai bahan pangan pokok di berbagai daerah dapat aman menjelang datangnya bulan Ramadhan, sehingga Hipmi juga siap mendukung program pemerintah untuk itu.
"Badan Otonom Bidang Bisnis, Investasi dan UKM Hipmi akan menggerakkan seluruh sektor komoditas bahan makanan dalam satu rangkaian kerja produksi hingga distribusi kepada masyarakat. Apalagi menjelang Bulan Ramadhan yang segera tiba, perlu dipastikan pasokan hingga jalur distribusi terjaga aman," kata Ketua Badan Otonom Bidang Bisnis, Investasi, dan UKM Badan Pengurus Pusat Hipmi Hardini Puspasari, Rabu (3/6).
Menurut Dini di Jakarta, Hipmi siap mendukung perbaikan tata kelola pangan nasional yang salah satu wujudnya adalah memastikan ketercukupan pasokan bahan makanan di seluruh daerah.
Kemudian, lanjutnya, pastikan jalur distribusi yang memadai dan terjangkau sehingga bisa memangkas biaya logistik, termasuk intervensi pemerintah dalam menghilangkan ekonomi biaya tinggi.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
