"Kita ingin adanya sinkronisasi dan pelaksanaan program dan dukungan anggaran dalam melaksanakan sosialisasi empat pilar," kata Basarah di gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Dalam rapat itu, dihadiri oleh Badan Sosialisasi seperti Edi Prabowo (Gerindra) Zainut Tauhid (PPP), Bachtiar Ali (Nasdem), Alimin Abdullah (PAN).
Sedangkan dari Badan Kajian MPR RI dihadiri Bambang Sadono, Martin Hutabarat, TB Sumanjaya. Dari Badan Anggaran MPR dihadiri Fadholi.
Mereka juga membahas isu-isu terkini seperti hubungan KPK-Polri dari perspektif ketatanegaraan. Basarah mengatakan, , DPR perlu menginisiasi sebuah UU yang mengintegrasi sistem hukum Indonesia yang tetap berpedoman pada Pancasila.
"Dalam pelaksaan UU, harus bisa menjamin intergrasi dalam hubungan antar lembaga negara. Jangan sampai ada lembaga negara atau badan yang dalam pelaksanaan tugasnya terjadi disintegrasi. Ini harus dihindari. DPR RI harus menjamin terjadinya sinergis antar lembaga negara, sehingga potensi keributan lembaga negara, seperti KPK-Polri dapat dihindari," kata Basarah.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
