"Sudah sejak lama saya perintahkan staf untuk menolak menerima bingkisan atau parcel Lebaran dalam bentuk apa pun. Bukan hanya karena itu ada imbauan dari KPK, namun juga karena tidak sesuai dengan etika kepatutan," ucap Fadeli di Lamongan, Jawa Timur, Senin.
Fadeli mengaku memiliki pemahaman yang sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni setiap pemberian bingkisan kepada pejabat termasuk kategori gratifikasi.
"Jangan sampai isi bingkisan tersebut di kemudian hari bisa mempengaruhi keputusan seorang pejabat. Oleh karena itu, kami imbau agar staf melakukan hal yang sama," katanya.
Sementara itu, terkait penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi, Fadeli telah memerintahkan langsung kepada setiap pejabat di Pemkab Lamongan untuk tidak menggunakan kendaraan plat merah mudik lebaran.
"Saya rasa ini tidak sesuai dengan hati nurani. Ketika ada pejabat yang sampai menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memperbolehkan para PNS di daerah menerima bingkisan terkait Hari Raya Lebaran.
"Saya tidak bisa melarang jika orang dapat rezeki, selama itu halal, bukan hasil korupsi, serta tidak berpotensi mengganggu independensi dan profesionalitas PNS," ujar Yuddy kepada pewarta di Jakarta.
Yuddy melanjutkan, penerimaan bingkisan itu bergantung kepada hati nurani masing-masing pejabat pemerintah di daerah.
"Yang penting hadiah itu tidak mengganggu kinerjanya sebagai pejabat pemerintah," katanya.
Pewarta: Abdul Malik Ibrahim
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
