... Jakarta, masih menjadi tujuan utama penduduk desa di Indonesia karena struktur ekonominya saat ini masih terpusat di kedua daerah itu...
Jakarta (ANTARA News) - Pemerataan pembangunan secara geografis baik dari desa ke kota maupun dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur mampu menekan perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi pasca-mudik Lebaran.

Pemandangan selepas mudik Lebaran hampir sama bisa dilihat mata: pemudik tiba di suatu tempat atau di terminal bis antar kota di Jakarta, pemudik-pemudik ini sibuk ditawari angkutan lanjutan berupa mobil harga borongan. 

Mereka yang masih lelah karena perjalanan penuh kemacetan parah membawa barang-barang dan... sanak saudara pendatang baru yang ditampung di rumah mereka. 

Entah apa nanti pekerjaan sanak-saudara yang baru tiba in; bisa di sektor formal namun jauh lebih banyak di sektor non formal, bahkan tanpa keahlian apapun. Pokoknya datang dulu ke Jakarta. Nanti adalah nanti. 

Tentu Jakarta kota yang terbuka untuk semua pendatang dan mereka berhak meningkatkan perikehidupannya di Jakarta. Namun, jika tanpa keahlian maka mereka bisa menambah problem sosial Jakarta dan ini sering dinyatakan pemimpin formal DKI Jakarta dari masa ke masa. 

"Banyak hal yang dilakukan, misalnya penetapan UU Nomor 6/2014 tentang Desa yang menggelontorkan dana desa hingga Rp20,7 triliun," kata Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ahmad Yustika, saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Pulau Jawa, termasuk Ibu Kota Jakarta, masih menjadi tujuan utama penduduk desa di Indonesia karena struktur ekonominya saat ini masih terpusat di kedua daerah itu. 

Erani menambahkan, sebagian besar penduduk desa melakukan mobilisasi geografis atas alasan yang sama, yaitu beban ekonomi.

"Mereka berpindah dari daerahnya ke daerah lain yang berbeda budaya, berbeda kebiasaan dan berusaha bertahan dengan hal-hal demikian itu karena insentif ekonomi," katanya.

Untuk itu, Yustika menyatakan, yang utama dalam pemerataan pembangunan adalah keadilan ekonomi secara geografis, di mana pemerintah saat ini memiliki platform membangun dari pinggiran, yang rohnya adalah membangun ekonomi secara merata.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, lanjutnya, pemerintah menargetkan untuk menurunkan rasio gini atau ketimpangan pemerataan penduduk serta penguatan Penanaman Modal Dalam Negeri sebagai target pemerataan pembangunan.

"Desa harus menjadi salah satu ruang tumpuan pembangunan. Nyaris tidak mungkin tidak melibatkan desa dalam mencapai target pada RPJMN tersebut," ujarnya.

Amerika Serikat sebagai negara maju di bidang pertanian --dia juga produsen penting beras dunia walau beras bukan makanan pokok negara itu-- memiliki pola pemerataan dan pengkhususan pembangunan potensi daerah (negara bagian) yang sudah teruji. 

Negara bagian California, umpamanya, tetap saja di sana dijadikan "Sabuk Jagung" alias Corn Belt, sebagaimana "Sabuk Kentang" (Potato Belt) di negara-negara bagian di tengah-barat Amerika Serikat. California jadi andalan produksi jagung nasional Amerika Serikat (mirip Gorontalo di Indonesia), atau Minnesota sebagai pusat produksi kentang negara itu. 

Negara memberi dukungan penuh terhadap petani-pengusaha dan pekerja pertanian tentang ini. 

Mulai dari praproduksi dan permodalan dan peralatan, peraturan dan perundangan, tahap produksi, pasca produksi dan pengawasan, hingga tahap pemasaran dan perdagangan antar negara. 

Indonesia sebetulnya punya potensi besar menuju itu semua asal ada keberpihakan jelas dan skenario pasti yang dipatuhi bersama secara konsisten. 

Amerika Serikat yang berbentuk negara federal dimana tiap negara federal punya kedaulatan tersendiri saja bisa, kenapa Indonesia yang negara kesatuan tidak mampu ? 

Jika mampu, cara ini dipercaya menjadi salah satu kunci penting mengatasi beban besar urbanisasi pada skala menengah dan besar, selain memakmurkan bangsa dan negara ini secara makro.

Yustika memastikan, jika pemerataan pembangunan bisa dilakukan dalam jangka panjang, pemerintah memastikan bahwa urbanisasi bisa ditekan.

Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015