Menteri PUPR Percepat Trans Kalimantan

"Kementerian PUPR juga memberi perhatian untuk membangun satu Kawasan Perkotaan Metropolitan ..."

Jakarta (ANTARA News) - Percepatan pembangunan Kalimantan, termasuk perbatasan Indonesia-Malaysia, menjadi salah satu prioritas agenda pembangunan dari pinggiran, dan desain besar 2015-2019 menempatkan Kalimantan tetap menjadi paru-paru dunia, serta lumbung pangan dan lumbung energi nasional dengan konsep hilirisasi komoditas, demikian keterangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menteri PUPR M. Basuki Hadimuldjono menetapkan empat Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yakni WPS Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas, WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin, dan WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan-Samarinda-Maloy.

Sejalan dengan desain besar itu, menurut Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai, sentuhan ke Kalimantan dibangun dengan pendekatan kewilayahan tanpa disekati oleh batasan administrasi provinsi dan kabupaten/kota.

Pendekatan kewilayahan yang dikembangkan Kementerian PUPR ini, sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 yang akan membangun tiga Kawasan Ekonomi Khusus, empat Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan baru guna menggerakkan ekonomi daerah pinggiran di Pulau Kalimantan.

"Kementerian PUPR juga memberi perhatian untuk membangun satu Kawasan Perkotaan Metropolitan, dan empat kota baru publik sebagai pengendali urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan," jelas Velix Wanggai.

Dalam catatan Direktur Jenderal Bina Marga Hediyanto Husaini, total ruas jalan nasional di tahun 2015 sepanjang 7.619 Km, terdiri dari 1.204 Km di Kalimantan Selatan, 2.002 Km di Kalimantan Tengah, 1.710 Km di Kalimantan Timur, 585 Km di Kalimantan Utara dan di Kalimantan Barat sepanjang 2.117 Km yang dapat digunakan oleh masyarakat Kalimantan.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat ini Kementerian PUPR fokus dalam membenahi Trans-Kalimantan, termasuk penanganan jalan sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia sejak Kalimantan Barat - Kalimantan Timur - Kalimantan Utara.

Velix Wanggai mengemukakan, jalan lintas paralel perbatasan Kalimantan dimulai dari Kalimantan Barat sejak ruas Temajuk-Aruk-Seluas-Balai Karangan-Sepulau-Nanga Badau-Putusibau-Batas Kalimantan Timur.

Kemudian, disambungkan sejak ruas batas Kalimantan Timur-Long Pahangai-Batas Kalimantan Utara. Selanjutnya, ruas batas Kalimantan Utara-Long Nawang-Long Bujungan-Malinau-Simanggaris-Sei Ular yang terletak di bagian utara Kalimantan Utara.

Dalam konteks lintas paralel perbatasan ini, Kementerian PUPR telah menjalin kerjasama dengan Zeni TNI AD untuk membuka badan jalan di perbatasan. Karena ruas-ruas jalan di perbatasan melintasi kawasan hutan dengan fungsi yang berbeda-beda, Kementerian PUPR juga bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain lintas perbatasan, Kementerian PUPR menyentuh pula akses jalan di kawasan-kawasan strategis seperti jalan akses kawasan industri pelabuhan Maloy, akses jalan lingkar kawasan Batu Licin, akses pelabuhan Trisakti Kalimantan Selatan, jalan tol Balikpapan-Samarinda, dan penanganan Lintas Tengah dan Lintas Selatan Kalimantan, jelas Velix Wanggai.

Dalam tahun 2015 ini, Kementerian PUPR gelontorkan total dana sekitar Rp 15,1 Triliun, baik Rp 11,8 Triliun dari APBN dan Rp 3,2 triliun dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur.

Jumlah itu untuk meningkatkan dan membangun jalan dan jembatan, pengembangan kawasan permukiman, air minum dan sanitasi, irigasi, dan infrastruktur permukiman. Harapannya, ekonomi wilayah Kalimatan dapat tumbuh dan disparitas sosial-ekonomi dapat berkurang dengan berbagai sentuhan program.

Alokasi dana itu kiranya dapat merealisasi desain besar Pulau Kalimantan yang diamanatkan dalam kerangka perencanaan RPJMN 2015-2019, demikian Velix Wanggai.