"Jadi kita serahkan kembali kepada pemegang mandat. Sekarang waktunya negara butuh pemikiran hukum dari Yusril," katanya dalam pelantikan Pengurus DPP periode 2015-2020 dan Milad ke-17 PBB di Jakarta, Senin malam.
Kaban menjelaskan, sejarah berdirinya PBB tidak lepas dari mandat yang diserahkan gabungan organisasi kemasyarakatan kepada Yusril untuk mendukung berdirinya partai ini pada 17 Juli 1998.
Ormas-ormas ini antara lain Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pemuda Islam (GPI), dan Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang didirikan pada 12 Mei 1998.
BKUI adalah lanjutan dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang didirikan pada 1 Agustus 1989 oleh para pemimpin Partai Masyumi seperti Mohammad Natsir, HM Rasjidi, Masjkur, Rusli Abdul Wahid dan lain-lain.
Muktamar IV PBB pada 26 Mei 2015 memutuskan Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra, Ketua Majelis Syura MS Kaban, Sekretaris Jenderal Jurhum Lantong, dan Bendahara Umum Aris Muhammad.
Kaban menegaskan PBB harus menjadi partai politik yang selalu menjadi pemecah masalah, bukan pembuat masalah, sedangkan pengurus partai harus selalu taat satu komando dari Ketua Umum dan meminta fungsionaris tingkat pusat dan daerah berhati-hati membuat pernyataan.
"Semoga PBB bisa tumbuh dan hidup kembali," kata Kaban.
Pelantikan Pengurus DPP periode 2015-2020 serta Milad ke-17 PBB juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno.
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
