Partai berkuasa dan oposisi Turki yakin bentuk pemerintahan gabungan

Partai berkuasa dan oposisi Turki yakin bentuk pemerintahan gabungan

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan (kanan) memeriksa barisan pasukan kehormatan saat upacara penyambutan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (31/7/15). (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Ankara (ANTARA News) - Partai berkuasa dan oposisi utama Turki Partai Rakyat Republik (CHP) menyuarakan keyakinan pada Senin tentang kemungkinan membentuk pemerintahan bersama, namun perlu pembicaraan lebih lanjut untuk mengakhiri kebuntuan politik.

Dua bulan setelah pemilihan anggota parlemen pada Juni, yang membuat negara itu tanpa pemerintahan, Perdana Menteri Ahmet Davutoglu dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dan pemimpin CHP Kemal Kilicdaroglu mengadakan pembicaraan pertama di Ankara dalam pertemuan empat jam.

Menteri Kebudayaan Omer Celik dan Wakil Kepala CHP Haluk Koc usai pertemuan tersebut mengatakan upaya dilakukan untuk mencapai "kesepakatan" dan kedua pihak akan bertemu lagi pada akhir pekan ini untuk melakukan pertemuan agar tercapai kesepakatan akhir tentang kemungkinan pemerintahan bersama AKP-CHP.

"Upaya nyata untuk membentuk (koalisi) adalah mungkin," kata kedua pemimpin partai tersebut.

"Kami berusaha menemukan rumusan terbaik untuk Turki," kata Celik kepada wartawan, seperti dikutip AFP.

Sementara itu, Koc mengatakan tujuan partainya membentuk koalisi adalah memberikan kontribusi untuk "mengatasi masalah multi-dimensi".

"Konsensus telah tercapai terhadap banyak isu-isu setelah memperhitungkan kepentingan negara. Kedua pihak memiliki tanggung jawab terhadap negara ini," kata Koc.

Pada pemilu 7 Juni, AKP gagal untuk memenangkan mayoritas keseluruhan suara untuk pertama kalinya sejak berkuasa pada 2002 sehingga memaksa mereka untuk mencari mitra koalisi.

Hasil tersebut dipandang sebagai pukulan besar terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan yang ingin membuat sistem presidensial di Turki untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya.

Ketidakpastian politik telah terjadi ketika Turki terjun ke salah satu krisis keamanan terbesar dalam pemerintahan AKP dengan militer melakukan serangan kontroversial lintas batas untuk operasi "anti-teror" terhadap kelompok jihad ISIS di Suriah dan melawan militan Kurdi di Irak Utara dan Turki Tenggara.

(B020)

Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2015

Kasus perdagangan manusia libatkan WNI di Turki melonjak

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar