Kabinet Kerja yang diumumkan Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014, beranggotakan 38 menteri, dan dilantik sehari kemudian, dilakukan perombakan pada 12 Agustus 2015.
Menkopolhukam Tedjo Edhy Pudijatno digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Menko Perekonomian Sofjan Djalil digantikan oleh mantan Gubernur BI Darmin Nasution. Sofjan Djalil bergeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengantikan Andrinof Chaniago.
Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo digantikan oleh Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era Presiden KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur.
Menteri Perdagangan Rachmat Gobel digantikan oleh pengusaha Thomas Lembong. Sekretaris Kabinet Andy Widjajanto digantikan oleh mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung.
Pemerintahan Republik Indonesia telah berjalan dengan pengalaman memiliki tujuh presiden, yakni pada era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1966), Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto (1966-1998), dan zaman Orde Reforamsi di bawah kendali lima Presiden, yakni Presiden BJ Habibie (1998-1999), Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan Presiden Joko Widodo (2014-2019) menghadapi tantangan yang berat dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.
Selama masa pemerintahan Presiden Soekarno, perombakan kabinet seiring dengan silih bergantinya perdana menteri.
Sedikitnya terjadi 26 kali perombakan kabinet yakni Kabinet Presidensial (2 September - 14 November 1945) dengan 21 orang menteri, Kabinet Sjahrir I (14 November 1945-12 Maret 1946) dengan 17 orang menteri, Kabinet Sjahrir II (12 Maret - 2 Oktober 1946) dengan 25 orang menteri, Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 - 3 Juli 1947) dengan 32 orang menteri, Kabinet Amir Sjarifuddin I (3 Juli - 11 November 1947) dengan 34 orang, Kabinet Amir Sjarifuddin II (11 November 1947 - 29 Januari 1948) dengan 37 orang, Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949) dengan 17 orang menteri, Kabinet pada masa Pemerintahan Darurat RI di bawah S Prawiranegara (19 Desember 1948 - 13 Juli 1949) dengan 12 menteri, dan Kabinet Hatta II (4 Agustus - 20 Desember 1949) dengan 19 menteri.
Lalu selama masa Republik Indonesia Serikat (RIS) di bawah Kabinet Hatta III (20 Desember - 6 September 1950) dengan 17 menteri, Kabinet Pjs Perdana Menteri Susanto Tirtoprodjo (20 Desember 1949 - 21 Januari 1950) dengan 10 menteri, Kabinet Abdul Halim (21 Januari - 6 September 1950) dengan 15 menteri.
Lalu kembali kepada bentuk Republik, Kabinet Mohammad Natsir (6 September 1950 - 27 April 1951) dengan 18 menteri, Kabinet Sukiman-Suwirjo (27 April 1951 - 3 April 1952) dengan 20 menteri, Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 30 Juli 1953) dengan 18 menteri, Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953 - 12 Agustus 1955) dengan 20 menteri, Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 24 Maret 1956) dengan 23 menteri, Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956 - 9 April 1957) dengan 25 menteri, Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 10 Juli 1959) dengan 24 menteri.
Setelah Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan memberlakukan Demokrasi Terpimpin, kabinet yang pernah ada adalah Kabinet Kerja I (10 Juli 1959 - 18 Februari 1960) dengan 33 menteri, Kabinet Kerja II (18 Februari 1960 - 6 Maret 1962) dengan 40 menteri, Kabinet Kerja III (6 Maret 1962 - 13 November 1963) dengan 60 menteri, Kabinet Kerja IV (13 November 1963 - 27 Agustus 1964) dengan 66 menteri.
Lalu Soekarno juga membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Dwikora I (27 Agustus 1964 - 22 Februari 1966) dengan 110 metneri atau dikenal dengan nama Kabinet 100 Menteri. Lalu Dwikora II (24 Februari - 28 Maret 1966) dengan 132 menteri yang hanya berumur satu bulan, Kabinet Dwikora III (28 Maret - 25 Juli 1966) dengan 79 menteri yang hanya berumur tiga bulan, Kabinet Ampera I (25 Juli - 17 Oktober 1967) dengan 31 menteri, dan Kabinet Ampera II (17 Oktober 1967 - 6 Juni 1968) dengan 24 menteri dipimpin Pjs Presiden Soeharto.
Bertahan
Era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto tidak ada perombakan kabinet di tiap periode lima tahunan pemerintahannya atau tiap Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Kabinet Pembangunan I (6 Juni 1968 - 28 Maret 1973) dengan 24 menteri, Kabinet Pembangunan II (28 Maret 1973 - 29 Maret 1978) dengan 24 menteri, Kabinet Pembangunan III (29 Maret 1978 - 19 Maret 1983 Soeharto) dengan 32 menteri, Kabinet Pembangunan IV (19 Maret 1983 - 23 Maret 1988) dengan 42 menteri dengan beberapa orang di antaranya merupakan menteri muda, Kabinet Pembangunan V (23 Maret 1988 - 17 Maret 1993) dengan 44 menteri, Kabinet Pembangunan VI (17 Maret 1993 - 14 Maret 1998) dengan 43 menteri, dan Kabinet Pembangunan VII (14 Maret - 21 Mei 1998) dengan 38 menteri yang berumur dua bulan seiring dengan kejatuhan Presiden Soeharto dari jabatannya setelah menyatakan berhenti pada 21 Mei 1998.
Tidak ada perombakan atau pergantian menteri pada era Soeharto dalam tiap periode lima tahun pemerintahannya, bahkan sebaliknya, terdapat sejumlah menteri yang bertahan dalam beberapa periode dari lima tahunan, seperti Menteri Penerangan Harmoko.
Zaman berganti dengan datangnya era reformasi. Presiden BJ Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999) dengan 37 menteri.
Pada masa pemerintahan Habibie ini, sejumlah menteri mengundurkan diri seperti Menneg Investasi/Kepala BKPM Hamzah Haz mengundurkan diri pada 18 Mei 1998 karena memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara Mendagri Syarwan Hamid, Menparsenibud Marzuki Usman, Mennaker Fahmi Idris, Menpangan dan Hortikultura AM Saefuddin, Menteri Perumahan dan Pemukiman Theo Sambuaga, Menpora Agung Laksono, Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita bersama-sama mengundurkan diri pada 27 September 1999 karena terpilih sebagai anggota DPR RI dalam Pemilu 1999 sehingga posisi mereka dijabat secara ad interim oleh menteri lainnya.
Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Kabinet Persatuan Nasional (26 Oktober 1999 - 9 Agustus 2001) dengan 36 menteri.
Pada 15 Februari 2000 Menko Polkam Wiranto diganti oleh Mendagri Soerjadi Soedirdja yang merangkap Menko Polkam ad interim. Pada 10 Agustus 2000 Menko Ekuin Kwik Kian Gie diganti oleh Rizal Ramli, pada 26 November 1999 Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan Hamzah Haz diganti oleh Basri Hasanuddin, pada 7 Februari 2001 Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra diganti oleh Baharuddin Lopa, pada 26 April 2000 Menperindag Jusuf Kalla diganti oleh Luhut Binsar Panjaitan, pada 15 Maret 2001 Menhutbun Nurmahmudi Ismail diganti oleh Marzuki Usman, pada 26 April 2000 Menneg Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Laksamana Sukardi diganti oleh Rozi Munir, pada 15 Februari 2001 Sekretaris Negara Alirahman diganti oleh Bondan Gunawan. Bondan Gunawan hanya bertahan hingga 29 Mei 2000 dan digantikan oleh Djohan Effendi.
Gus Dur pada masa pemerintahannya juga pernah merombak struktur dan anggota kabinetnya besar-besaran pada 23 Agustus 2000. Ia menghapus Kementerian Koordinator Bidang Kesra dan Pengentasan Kemiskinan (fungsinya melebur ke Menko Polsoskam), Kementerian Negara Otonomi Daerah (urusan Otonomi Daerah dimasukkan ke Kementerian Dalam Negeri), Kementerian Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Kementerian Negara Masalah-Masalah Kemasyarakatan.
Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan digabungkan dengan Kementerian Negara Urusan HAM menjadi Kementerian Kehakiman dan HAM.
Kementerian Tenaga Kerja digabungkan dengan Kementerian Negara Transmigrasi dan Kependudukan menjadi Kementerian Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan.
Selain itu Gus Dur membentuk kementerian baru yakni Kementerian Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kementerian Muda Urusan Restrukturisasi Ekonomi Nasional.
Pada perombakan kabinet 23 Agustus 2000 itu Gus Dur memilih Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya Mentamben menjadi Menko Polsoskam. Surjadi Soedirdja tidak lagi menjadi Menko Polkam ad interim dan kembali pada jabatan Mendagri. Purnomo Yusgiantoro dipilih menjadi Mentamben.
Selain itu Menteri Keuangan Bambang Sudibyo digantikan oleh Prijadi Praptosuhardjo, Menteri Pertanian Mohammad Prakosa diganti oleh Bungaran Saragih, Mennaker Bomer Pasaribu diganti oleh Al Hilal Hamdi, Menparseni Hidayat Jaelani diganti oleh I Gede Ardika sekaligus menjadi Menparbud, Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara Freddy Numberi digantikan oleh Ryaas Rasyid.
Gus Dur kembali merombak kabinetnya pada 1 Juni 2001 dengan mengganti Menkopolsoskam Susilo Bambang Yudhoyono ke Agum Gumelar (sebelumnya menjabat Menhan), Menhan Juwono Sudarsono digantikan oleh Mahfud MD, Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono Kusumaatmadja diganti oleh Rokhmin Dahuri, Jaksa Agung Marzuki Darusman digantikan oleh Baharuddin Lopa dan pada 10 Juli 2001 beralih ke Marsillam Simanjuntak.
Untuk ketiga kalinya, Gus Dur merombak kabinet pada 12 Juni 2001 atau hanya 11 hari setelah perombakan kabinet kedua. Burhanuddin Abdullah menjadi Menko Perekonomian menggantikan Rizal Ramli dan Rizal Ramli beralih ke Menteri Keuangan, Anwar Supriyadi menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menganggantikan Ryaas Rasyid
Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk Kabinet Gotong Royong (9 Agustus 2001 - 20 Oktober 2004) dengan 33 menteri. Pada 11 Maret 2004, Megawati menyetujui pengunduran diri Menko Polhukam Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 19 April 2004, giliran Megawati menyetujui pengunduran diri Jusuf Kalla. Yudhoyono dan Jusuf Kalla berpasangan menjadi capres dan cawapres pada Pemilu 2004 dan memenangkan Pilpres 2004. Agum Gumelar juga mundur sebagai Menhub pada 24 Mei 2004 untuk mencalonkan diri sebagai cawapres pada Pilpres 2004.
Presiden Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu (21 Oktober 2004 - 20 Oktober 2009) dengan 37 menteri dan Kabinet Indonesia Bersatu II (22 Oktober 2009 - 20 Oktober 2014) dengan 38 orang.
Pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, terjadi pergantian menteri, antara lain, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie digantikan oleh Boediono pada 7 Desember 2005 dan Boediono digantikan oleh Sri Mulyani pada 13 Juni 2008. Aburizal Bakrie menggantikan Menko Kesra Alwi Shihab. Mensesneg Yusril Ihza Mahendra pada 9 Mei 2007 digantikan oleh Hatta Rajasa. Pada 9 Mei 2007, Menkominfo Sofjan Djalil digantikan oleh M Nuh, dan M Lukman Edy menggantikan Syaifullah Yusuf sebagai Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Pada 30 Maret 2007, Mendagri M Maruf digantikan oleh Widodo AS (merangkap Menko Polhukam) sebelum kemudian digantikan oleh Mardiyanto pada 29 Agustus 2007. Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin pada 9 Mei 2007 digantikan oleh Andi Mattalatta, Menkeu Jusuf Anwar pada 7 Mei 2005 digantikan oleh Sri Mulyani, Menperin Andung Nitimihardja pada 7 Desember 2005 digantikan oleh Fahmi Idris. Menhub Hatta Rajasa pada 9 Mei 2007 digantikan oleh Jusman Syafii Djamal. Mennakertrans Fahmi Idris pada 7 Desember 2005 digantikan oleh Erman Suparno.
Selama Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Menko Perekonomian Hatta Rajasa diganti oleh Chairul Tanjung pada 13 Mei 2014 karena Hatta mencalonkan diri sebagai cawapres pada Pilpres 2014. Sebelumnya pada 19 Oktober 2011, Menkumham Patrialis Akbar digantikan oleh Amir Syamsuddin, 20 Mei 2010 Menkeu Sri Mulyani digantikan oleh Agus Martowardojo (Agus pada 19 April 2013 digantikan oleh Hatta selaku Pelaksana Tugas Menkeu sebelum digantikan oleh Chatib Basri pada 21 Mei 2013).
Pada 19 Oktober 2011, Mentamben Darwin Zahedy Saleh digantikan oleh Jero Wacik (sebelumnya Menparekraf), Mendag Mari Elka Pangestu bergeser ke Menparekraf dan jabatan Mendag digantikan oleh Gita Wirjawan (Gita diganti Bayu Krisnamurthi pada 31 Januari 2014 dan Bayu diganti oleh Muhammad Lutfi pada 14 Februari 2014), Menhub Freddy Numberi diganti oleh EE Mangindaan (sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan jabatan itu beralih kepada Abubakar Azwar), Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad digantikan oleh Sharif Cicip Sutardjo, Menristek Suharna Surapranata digantikan oleh Gusti Muhammad Hatta (sebelumnya Menteri LH dan jabatan Menteri LH beralih kepada Balthasar Kambuaya), Menteri BUMN Mustafa Abubakar digantikan oleh Dahlan Iskan, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Manoarfo digantikan oleh Djan Faridz.
Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih wafat dan digantikan oleh Pelaksana Tugas Menkes Ali Ghufron Mukti pada 30 April 2012 sebelum kemudian digantikan oleh Nafsiah Mboi pada 14 Juni 2012.
Menteri Agama Suryadharma Ali diganti oleh Lukman Hakim Saefuddin pada 9 Mei 2014.
Menpora Andi Mallarangeng digantikan oleh Menko Kesra selaku Pelaksana Tugas Menpora Agung Laksono pada 7 Desember 2012 sebelum beralih kepada Roy Suryo pada 15 Januari 2013.
Jaksa Agung Hendarman Supandji diganti Darmono pada 24 September 2010 untuk kemudian beralih pada Basrief Arief pada 26 November 2010.
Dalam pemerintahan presidensial, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Tetap saja perombakan kabinet merupakan hal yang menarik perhatian publik dan menjadi waktu yang ditunggu-tunggu ketika presiden merencanakan mengganti para menterinya.
Oleh Budi Setyawanto
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
