"Status lahan di sini (Mukomuko) harus jelas karena tanah tidak lepas dari manusia sehingga harus diberikan pengakuan kepada masyarakat," kata Ferry di Mukomuko Bengkulu, Rabu.
Penyerahan sertifikat kepada masyarakat Mukomuko itu dalam rangka menjalankan program nasional legalisasi lahan tanah dan bangunan secara gratis.
Ferry menuturkan Kabupaten Mukomuko sebagai daerah pemekaran pada 2003 harus memiliki rancangan dan contoh ideal untuk kejelasan status lahan di wilayah Provinsi Bengkulu.
Mantan anggota DPR RI itu menyebutkan negara akan hadir dan berperan untuk menyelesaikan konflik lahan tanah.
Ferry mengungkapkan Mukomuko termasuk wilayah yang rawan konflik lahan tanah sehingga harus segera diselesaikan.
Ia pun kemudian menginstruksikan pimpinan BPN setempat agar aktif membantu melegalisasikan sertifikat lahan tanah dan bangunan.
Terkait izin lahan Hak Guna Usaha (HGU), Ferry menambahkan perusahaan tidak diperkenankan menggarap jenis perkebunan yang sama yang dapat mematikan usaha masyarakat di sekitar.
Sementara itu dalam kunjungannya ke Mukomuko, selain menyerahkan sertifikat kepada masyarakat, Ferry juga menyaksikan penyerahan bantuan lahan tanah seluas 5.000 meter persegi dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk pembangunan Kantor BPN setempat.
Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015
