Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyiapkan apresiasi bagi perusahaan yang berhasil melakukan restorasi gambut terutama di wilayah penyangga konsesi, termasuk dalam Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER).

Dalam Forum Kolaborasi Pemulihan Ekosistem Gambut dan Mangrove di Jakarta, Kamis, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa dia mengharapkan kolaborasi bersama dunia usaha untuk upaya restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove di tanah air.

"Harapan saya kita segera mengomunikasikan terkait dengan penanganan gambut yang berada di area border atau buffer yang jumlahnya hampir 500 ribu hektare. Kalau bapak menginginkan itu, ‘saya akan laksanakan tapi saya minta PROPER’, saya akan berikan PROPER," kata Menteri Hanif.

"Yang penting diselamatkan dulu gambutnya. Ini penting bukan hanya untuk kita," tambahnya.

Baca juga: Pengamat: Indonesia punya tiga peran memajukan keberlanjutan

Sebelumnya KLH memetakan target restorasi 3.313.126 hektare (ha) kawasan gambut di seluruh Indonesia. Jumlah itu terbagi atas 298.276 ha di wilayah areal penggunaan lain (APL) untuk intervensi restorasi oleh KLH dan pemerintah daerah, 897.036 ha di kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut), 528.683 ha di wilayah penyangga konsesi, dan 1.589.132 ha di wilayah kawasan hutan yang diwajibkan dilakukan restorasi oleh konsesi.

Pihaknya mengharapkan dukungan dari perusahaan pemilik konsesi untuk melakukan restorasi gambut di kawasan penyangga atau buffer seluas 528.683 ha, terbagi atas 1.450 desa yang didukung menjadi Desa Mandiri Peduli Gambut.

Tidak hanya itu, Hanif juga meminta kepada perwakilan dunia usaha yang hadir dalam forum itu untuk mengirim salah satu jajarannya mengikuti pelatihan dan pendampingan dalam eksekusi restorasi gambut di kawasan konsesi.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, pemilik izin diminta untuk melakukan restorasi gambut sekitar kawasan, meski sifatnya masih sukarela.

"Apakah kita memberikan apresiasi dalam bentuk PROPER atau kemudian kita bersama-sama membangun dokumen pengurangan emisi karbonnya melalui pendanaan yang lain. Karena ini keunggulan kompetitif kita yang sangat tinggi, yang harus kita jadikan menjadi keunggulan kompetitif dengan karbon berintegritas," demikian Hanif Faisol Nurofiq.

Baca juga: KLH minta perusahaan ikut restorasi gambut ribuan desa sekitar konsesi
Baca juga: Kemenhut sebut gambut jadi faktor penting perdagangan karbon kehutanan

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.