Ketika perempuan diberi ruang untuk memimpin, bangsa tidak hanya menjadi lebih adil, tetapi juga lebih tangguh dalam menghadapi masa depan

Jakarta (ANTARA) - Perempuan memiliki kekuatan yang sering kali tidak disadari dunia, yakni kekuatan untuk memulihkan, membangun kembali, dan menciptakan harapan di tengah reruntuhan konflik dan bencana.

Itulah pesan kuat yang mengemuka dalam pemutaran film dokumenter New Hope: Harapan Baru Gerakan Perempuan Perdamaian di Sulawesi Tengah, yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama UN Women pada 2 Oktober 2025.

Acara ini bukan sekadar peringatan 25 tahun Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (2000) tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan, tetapi juga perayaan atas keberanian dan daya juang perempuan Indonesia dalam menegakkan perdamaian di wilayah yang pernah dilanda konflik.

Resolusi 1325 menegaskan pentingnya peran perempuan dalam upaya pencegahan konflik, resolusi damai, dan rekonstruksi pascakonflik.

Dalam konteks global, resolusi ini menjadi tonggak bersejarah yang menandai pengakuan dunia terhadap kontribusi perempuan dalam agenda perdamaian.

Namun, di Indonesia, makna resolusi ini menemukan wujud yang nyata di daerah-daerah seperti Sulawesi Tengah, di mana perempuan tidak sekadar menjadi korban, melainkan justru menjadi motor penggerak transformasi sosial.

Dari film dokumenter tersebut, tampak bagaimana perempuan di Palu dan sekitarnya mengubah luka masa lalu menjadi kekuatan kolektif yang memperkuat komunitas dan mempererat jalinan sosial.

Perdamaian merupakan prasyarat utama pembangunan manusia yang berkelanjutan. Pernyataan itu mengandung pesan mendalam bahwa pembangunan tidak akan pernah kokoh tanpa fondasi sosial yang damai dan inklusif.

Ketika perempuan diberi ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat komunitas maupun kebijakan nasional, maka lahir ketahanan sosial yang sejati.

Film ini menjadi refleksi nyata bagaimana perempuan mampu mengubah trauma menjadi ketangguhan, dan bagaimana agenda Women, Peace, and Security (WPS) perlu terus diintegrasikan dalam kerangka pembangunan nasional agar setiap warga negara dapat berdaya dan sejahtera.

Baca juga: Pemerintah diminta tingkatkan diplomasi perdamaian untuk Palestina

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.