Jakarta (ANTARA) - Seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta agar lebih tanggap dalam menindak lanjuti keluhan dari masyarakat.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim mengatakan Pemprov DKI menyoroti laporan warga yang kerap tidak ditindaklanjuti. Bahkan, terdapat aduan yang belum dieksekusi sejak 2019.
“Pak Gubernur cukup tegas. Laporan warga harus jadi prioritas. Kalau mau jadi kota global, kritik dan laporan masyarakat harus ditindaklanjuti,” kata Chico di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.
Untuk mempercepat tindak lanjut tersebut, lanjut dia, Pemprov DKI berkomitmen memperkuat peran camat sebagai pintu utama eksekusi laporan warga.
Dia menjelaskan aplikasi JAKI tetap dipakai, namun hasil laporannya akan dipusatkan ke wilayah.
“Kadang ada laporan yang dibilang sudah selesai, ternyata belum. Itu jadi sorotan. Makanya koordinasi lintas dinas harus lebih kuat,” tegas Chico.
Sebagai komitmen untuk melayani masyarakat, dia menyebutkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kerap menerima laporan langsung melalui akun media sosial pribadinya.
“Kalau DM warga ke Pak Gub, pasti dibaca dan direspons langsung. Itu nggak ada lawan di pejabat Indonesia,” ujar Chico.
Baca juga: Pemprov DKI pangkas anggaran perjalanan dinas imbas pemotongan DBH
Dalam sebuah video unggahan di TikTok @pramonoanung, Gubernur DKI itu terlihat sedang mengingatkan jajarannya dalam rapat bahwa dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta menurun cukup besar.
“Kita hanya menerima Rp11,5 triliun. Di dalam APBD kita, dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun. Era anggaran besar selama ini kontrolnya tidak ketat. Sudah lewat, sudah berakhir,” tutur Pramono.
Untuk itu, dia pun menekankan bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan memimpin secara langsung pemanfaatan penggunaan anggaran tersebut.
Dia juga meminta agar seluruh OPD di Jakarta melakukan efisiensi.
“Kita akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Menyisir kembali belanja-belanja yang non prioritas. Menajamkan fokus belanja yang secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Pramono.
Baca juga: RAPBD Jakarta 2026 harus diubah imbas pemangkasan Dana Bagi Hasil
Baca juga: Tunggu keputusan DBH, pembahasan APBD 2026 per komisi ditunda
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
