Mudah-mudahan dengan kita bertemu pada hari ini, diharapkan TKDnya harus bisa meningkat lagi atau dikembalikan lagi...,

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah berharap agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) daerah di wilayah itu, usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).

"Kita harapkan ini bisa seluruh gaji pegawai ini kalau bisa dari pusat semuanya, ya kita harapkan begitu," kata Mahyeldi ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, pengurangan TKD berdampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pegawai dan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pelayanan publik di wilayah itu.

Mahyeldi menyebut, pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi ajang penyampaian masukan dari para kepala daerah mengenai kondisi aktual keuangan daerah pascapengurangan alokasi dana transfer pusat.

Baca juga: Menkeu Purbaya terima APPSI bahas TKD dan DBH

Menurutnya, pengurangan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil menambah beban daerah di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran untuk membayar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan merealisasikan berbagai program pembangunan yang dijanjikan kepada masyarakat.

Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan TKD, atau setidaknya mengambil alih pembiayaan gaji pegawai agar daerah dapat fokus menjalankan pembangunan prioritas yang selaras dengan arah nasional.

"Kenapa? ini kan kaitan dengan DAU kan juga pengurangan, sementara dari Kementerian PAN-RB kita mengangkat PPPK dan pegawai kemarin sementara pembiayaannya itu adalah dibebankan pada daerah. Oleh karena itu kita harapkan ini bisa seluruh gaji pegawai ini kalau bisa dari pusat semuanya," katanya.

Mahyeldi menegaskan, keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah penting dijaga agar agenda pembangunan dan pelayanan publik dapat tetap berjalan meski terjadi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Baca juga: Gubernur Malut, Aceh harap ada solusi dari Menkeu pascapotongan TKD

Dalam pertemuan itu, seluruh kepala daerah menyampaikan aspirasi serupa dan berharap adanya langkah konkret untuk memastikan keberlanjutan fiskal daerah.

Ia optimistis komunikasi konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah akan menghasilkan kebijakan baru yang adil, berkelanjutan, dan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah serta pertumbuhan ekonomi nasional.

"Mudah-mudahan dengan kita bertemu pada hari ini, diharapkan TKDnya harus bisa meningkat lagi atau dikembalikan lagi. Atau seperti beberapa opsi yang kami sampaikan tadi itu kaitan dengan gaji pegawai kalau bisa mungkin tanggung jawab pusat," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Baca juga: Gubernur Sulteng sebut dukungan fiskal penting kawal Program Astacita

Pertemuan yang berlangsung terbatas di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa, dihadiri sejumlah kepala daerah lainnya di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan sejumlah kepala daerah lainnya.

Baca juga: Wamendagri: Penyesuaian TKD tetap perhatikan standar pelayanan minimal

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.