Jakarta (ANTARA) - Isu soal beras selalu menjadi topik sensitif yang mudah memicu reaksi publik. Tidak sekadar karena beras adalah makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia, tetapi karena harga, ketersediaan, dan kualitasnya sangat erat kaitannya dengan rasa aman masyarakat.

Dalam beberapa pekan terakhir, sentimen negatif terhadap kebijakan mengenai beras kembali mencuat di ruang publik, mencerminkan keresahan kolektif atas dinamika yang terjadi.

Sentimen negatif ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, ketidakpuasan atas kualitas beras, hingga kekhawatiran terhadap nasib petani.

Di sisi lain, fenomena mengenai beras ini seharusnya tidak hanya dibaca sebagai keluhan, tetapi sebagai sinyal sosial yang perlu dikelola secara bijak agar tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan yang lebih luas.

Salah satu sumber utama sentimen negatif mengenai beras ini datang dari persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah. Kenaikan harga beras, misalnya, sering dianggap sebagai bukti ketidakmampuan negara menjaga stabilitas pangan.

Kekurangan pasokan beras di pasar, yang terkadang terjadi akibat gangguan distribusi, juga menambah frustrasi masyarakat. Ketika kualitas beras yang beredar dianggap menurun, rasa kecewa itu makin menguat.

Kritik serupa muncul dalam aspek distribusi, masih ada daerah yang mengalami kesulitan memperoleh beras dengan harga terjangkau karena distribusi tidak merata atau mekanisme logistik yang tidak efisien.

Kekhawatiran lain muncul dari kondisi petani, yang sering dianggap tidak mendapatkan harga jual beras yang adil, meskipun konsumen di tingkat akhir membayar harga tinggi.

Sentimen negatif pun semakin diperkuat oleh spekulasi dan praktik penimbunan beras oleh oknum yang ingin meraup keuntungan, menciptakan kelangkaan semu dan mendongkrak harga.

Selain faktor-faktor teknis tersebut, kondisi ekonomi makro turut memperkeruh situasi. Ketidakpastian ekonomi global maupun domestik dapat mempengaruhi harga bahan pangan, termasuk beras.

Fluktuasi harga pupuk, energi, dan transportasi berdampak pada biaya produksi dan distribusi beras, yang pada akhirnya membebani konsumen. Perubahan regulasi pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada sektor pertanian juga bisa menimbulkan resistensi.

Bahkan, faktor emosional, seperti kepanikan pasar dan reaksi berlebihan terhadap isu-isu pangan turut memainkan peran dalam membentuk sentimen negatif mengenai beras yang meluas.


Kepercayaan publik

Dinamika mengenai beras ini semakin kompleks, ketika keterbatasan informasi dan pengaruh media yang besar dalam menyebarkan informasi.

Ketika masyarakat tidak mendapatkan penjelasan yang transparan tentang stok, harga, atau kebijakan mengenai beras, spekulasi akan berkembang liar.

Di era media sosial, informasi mengenai beras yang tidak diverifikasi dapat menyebar lebih cepat daripada klarifikasi resmi, sehingga membentuk persepsi publik yang sulit dikendalikan. Lebih jauh lagi, isu perberasan sering kali dijadikan alat politik oleh kelompok tertentu.

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.