Pemerintah perlu segera menyusun aturan yang dapat melindungi kesejahteraan penambang tanpa mengabaikan aspek hukum dan keberlanjutan lingkungan.
Pangkalpinang (ANTARA) - Sejumlah penambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menilai persoalan aktivitas tambang ilegal tidak lagi berkelanjutan (sustainable).
Muhammad Rosidi, penambang asal Kabupaten Bangka Selatan, mengatakan sebagian besar masyarakat Babel masih menggantungkan hidupnya dari menambang timah.
"Saya setuju dengan penilaian Presiden Prabowo terhadap tambang ilegal. Namun mari kita duduk satu meja agar korupsi Rp271 triliun tidak terulang kembali. Masyarakat butuh makan dan tidak punya pekerjaan tetap. Pemerintah tinggal atur regulasi penambangan itu seperti apa,” kata Rosidi saat dihubungi di Pangkalpinang, Kamis.
Ia menilai, pemerintah perlu segera menyusun aturan yang dapat melindungi kesejahteraan penambang tanpa mengabaikan aspek hukum dan keberlanjutan lingkungan.
Dia mengusulkan agar PT Timah Tbk dapat membeli hasil tambang rakyat secara langsung melalui koperasi atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bukan melalui mitra perusahaan yang selama ini dinilainya merugikan penambang kecil.
“Apakah melalui Koperasi Desa Merah Putih, koperasi mandiri, atau BUMD, yang penting tidak lagi lewat mitra. Banyak penambang yang bertaruh nyawa di lubang camuy, bahkan berutang untuk membeli peralatan tambang,” ujarnya pula.
Ia meminta pemerintah menghadirkan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri dalam proses penyusunan regulasi agar pengawasan tambang rakyat berjalan transparan dan bebas praktik korupsi.
Senada dengan itu, Batara, penambang asal Pulau Bangka menyatakan keyakinannya bahwa kebijakan Presiden Prabowo berpihak pada rakyat kecil.
Ia berharap pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Halilintar yang dibentuk Presiden dapat memberi solusi konkret bagi penambang rakyat.
"Kami setuju tambang ilegal tidak sustainable, tapi tolong dilegalkan semuanya. Kami percaya Pak Prabowo cinta rakyat kecil dan bekerja untuk kepentingan rakyat,” ujar Batara.
Dia berharap Satgas Halilintar bekerja objektif dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat penambang.
"Kami bukan anti satgas, tapi anti penindas. Kami yakin Presiden belum menerima informasi akurat soal tambang ini, semoga Satgas Halilintar bisa memberikan laporan yang benar dan pro rakyat,” katanya lagi.
Batara menilai perlu ada kejelasan terkait status ilegal dalam aktivitas pertambangan di Babel, karena menurutnya banyak ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan di lapangan.
"Kalau rakyat bekerja ilegal, seharusnya dilegalkan. Karena sebenarnya PT Timah Tbk juga tidak punya tambang sendiri, jadi kami berharap Presiden Prabowo dapat melegalkan semua tambang rakyat agar masyarakat bisa bekerja dengan aman dan nyaman," katanya pula.
Baca juga: Menhut dukung sinergi ekonomi-ekologi usai pengembalian aset tambang
Baca juga: Warga Babel memilih menambang timah legal ramah lingkungan
Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta/Elza Elvia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
