Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) memberikan edukasi kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) terkait Hunian Terjangkau Milik melalui skema Fasilitas Pembiayaan Perumahan Rakyat (FPPR).

Sekretaris Kota Jakarta Barat, Firmanudin Ibrahim mengatakan, program hunian terjangkau murah itu bagi PJLP atau non ASN efektif, terutama yang belum memiliki rumah.

"Jadi, pikirkan untuk ke depan, jangan uang itu habis untuk cuma dipakai buat yang kurang penting," kata Firman dalam sosialisasi yang diikuti 100 orang PJLP di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis.

Firman pun berharap agar PJLP atau non ASN, khususnya yang belum memiliki hunian layak dapat memanfaatkan skema FPPR agar mendapat hunian yang layak.

Baca juga: Jakarta harus bangun hunian terjangkau bagi pekerja asal Bodetabek

"Mudah-mudahan ada yang mau beli dan mau ngambil. Tapi hitung juga dulu ya, secara rasional. Kalau memang nggak mampu, jangan dipaksakan. Tapi yang pasti, ini program bagus, bisa memberikan manfaat. Bukannya saat ini, tapi tabungan kita untuk ke depan, pas kita purna, pensiun,” katanya.

Selain itu, lanjut Firman, skema FPPR juga bisa dimanfaatkan sebagai investasi jangka panjang.

“Kalau kita purna, suatu saat itu bisa manfaat untuk kita, untuk kita mau dikontrakin atau mungkin buat anak agar bisa tinggal di sana,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala UPDP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta, Riri Asnita menjelaskan Pemprov DKI Jakarta memiliki program Hunian Terjangkau Milik melalui skema Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR).

"Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah agar dapat membeli hunian dengan sistem pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau," ujarnya.

Baca juga: DKI gelar Gebyar Hunian Terjangkau permudah masyarakat punya rumah

Baca juga: DKI sosialisasikan hunian terjangkau melalui fasilitas pembiayaan

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.