Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama berbagai pemangku kepentingan di Jambi memperkuat sinergi dalam pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi agar penyalurannya semakin tepat sasaran.
Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, mengatakan, untuk menerapkan pengawasan yang kuat diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi antara regulator, aparat penegak hukum (APH), badan usaha, pemerintah daerah, hingga masyarakat setempat.
Penyaluran BBM subsidi harus tepat sasaran, kata dia, karena merupakan instrumen penting yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Menjaga daya beli, serta menggerakkan roda perekonomian,” kata Harya.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Mengawal BBM Subsidi melalui Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di Kota Jambi, Provinsi Jambi, Rabu (8/10), Harya mengatakan bahwa masih ditemukan penyalahgunaan BBM subsidi maupun kompensasi di masyarakat. Penyalahgunaan ini berpotensi menghambat tercapainya tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.
Penyalahgunaan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga menyebabkan kelangkaan dan ketidaktepatan distribusi BBM bersubsidi.
Ia mengharapkan FGD di Jambi dapat menghasilkan rencana tindak lanjut yang terukur dan bisa segera diimplementasikan.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief mengatakan bahwa pengawalan distribusi BBM subsidi harus memastikan bantuan energi dari APBN benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
“Jangan sampai biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ini tidak tepat sasaran,” katanya.
Eman menjelaskan bahwa BPH Migas juga terus memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat sistem pengawasan. Beberapa di antaranya melalui pemasangan CCTV, penerapan barcode pada transaksi pembelian, serta penggunaan aplikasi XStar untuk penerbitan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna.
Selain pengawasan oleh aparat dan regulator, partisipasi publik juga menjadi elemen penting. Ia mengatakan masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran distribusi BBM subsidi melalui kanal HelpDesk BPH Migas.
Anggota Komisi XII DPR RI Dr. H. Syarif Fasha SE, ME., berharap agar informasi, pengalaman dan gagasan yang disampaikan dalam FGD ini dapat mencegah potensi penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi.
“FGD ini adalah salah satu solusi untuk kita dapat meminimalisir terjadinya fraud (kecurangan). Kita harapkan diskusi dalam mengawal BBM subsidi dan kompensasi ini juga dapat dilaksanakan di setiap Marketing Operation Region (MOR) di Indonesia,” jelasnya.
FGD di Jambi menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor, antara lain Asisten II Setda Provinsi Jambi Syamsurizal, Polda Jambi, serta perwakilan dari Pertamina Patra Niaga, Elnusa Petrofin, Hiswana Migas, dan pemerintah daerah.
Baca juga: BPH Migas-Kemendag teken kesepakatan bersama pengawasan BBM-gas bumi
Baca juga: BPH Migas-Pemprov Kalbar perkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi
Baca juga: BPH Migas terus perkuat pengawasan BBM subsidi dan kompensasi
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
