BPH Migas dorong SPBU perketat pengawasan penyaluran BBM Subsidi

Agar tidak merugikan SPBU ketika kita menjumpai penyalahgunaan di SPBU tertentu, kita akan mengenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta agar seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) memperketat pengawasan terhadap operator dan pengawas di lapangan.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menekankan, operator dan para pengawas harus mematuhi ketentuan yang berlaku, agar penyaluran BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran, tepat volume dan tepat guna, mengingat dana yang digunakan bersumber dari keuangan negara.

"Agar tidak merugikan SPBU ketika kita menjumpai penyalahgunaan di SPBU tertentu, kita akan mengenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Erika dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pengawasan menjadi hal mendesak yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

BPH Migas memberikan pelatihan teknis secara rutin agar operator dan pengawas memahami regulasi dengan baik.

Diklat untuk operator maupun untuk para pengawas SPBU dilakukan tanpa memungut biaya. Menurutnya, kegiatan itu merupakan bagian dari layanan dan iuran yang sudah dibayar oleh Badan Usaha.

Sebagai tindak lanjut dari masukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nantinya BPH Migas akan melakukan verifikasi volume BBM yang disalurkan berdasarkan jumlah minyak yang benar-benar keluar dari nozzle.

"Mohon bantuan juga dari Bapak Ibu pemilik SPBU agar kita bisa menjalankan digitalisasi nozzle tersebut dan kita bisa menghitung minyak yang keluar dari nozzle," katanya.

Selain itu, BPH Migas mendorong pemerintah daerah agar menggunakan aplikasi XStar BPH Migas untuk penerbitan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna, seperti petani dan nelayan.

Melalui digitalisasi, diharapkan data antara BPH Migas, Badan Usaha Penugasan, dan Pemerintah Daerah dapat selaras, sehingga penyaluran subsidi semakin akurat.

Usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Hiswana Migas Tahun 2025 di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (9/10), BPH Migas melakukan kunjungan lapangan ke Pelabuhan Telaga Punggur, Batam.

Kunjungan ini merupakan salah satu program pengawasan penyaluran BBM Subsidi, memastikan pendistribusian BBM subsidi oleh PT ASDP Indonesia Ferry berjalan sesuai ketentuan dan prosedur, serta memenuhi kaidah keamanan dan keselamatan Migas.

"Dengan pertimbangan program subsidi tepat menggunakan asersi nozzle, dan aspek keselamatan, kami menyarankan di Pelabuhan Punggur dibangun fasilitas pipa pengisian BBM ke kapal," katanya.

Karena kapal ASDP merupakan angkutan umum, maka keselamatan penumpang menjadi hal utama. Tadi sudah direspon bahwa pembangunan fasilitas pipa sudah direncanakan oleh PT ASDP Indonesia Ferry, tambahnya.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim juga menyampaikan sejumlah saran teknis untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat volume dan sesuai standar keamanan dan keselamatan.

Menurutnya, BBM subsidi yang disalurkan kepada konsumen pengguna Kapal Penumpang, harus tepat volume dan terjaga kualitasnya.

"Pengukuran volume BBM solar sebelum dan sesudah dibongkar ke kapal tentunya wajib dilakukan, serta kegiatan operasional harus selalu mengindahkan faktor keamanan dan keselamatan," kata Halim.

Halim menegaskan pentingnya berkoordinasi dengan Badan Usaha Penugasan dan transportir, agar setiap kegiatan operasional pengisian BBM Subsidi ke Kapal Penumpang di Wilayah Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry senantiasa terjaga, aman dan lancar.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Berita Terkait

Rekomendasi lain