Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Haryo Soekartono mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo, Jatim, memperoleh sertifikasi standar nasional Indonesia (SNI) agar produk lokal mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Menurut dia, di Sidoarjo, Jatim, Jumat, pembinaan dan pendampingan dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui program bina UMK menjadi langkah awal bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi SNI secara reguler.
"Pembinaan dan pendampingan ini dari BSN untuk mendapatkan sertifikasi bina UMK. Program ini merupakan standardisasi awal sebelum ke SNI reguler," ujar BHS, sapaan akrabnya, di sela kegiatan pendampingan Bina UMK tersebut di Sidoarjo.
BHS menjelaskan penerapan SNI tidak hanya penting bagi peningkatan daya saing usaha, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan bagi konsumen.
"Dengan adanya SNI, produk yang dihasilkan bisa dipastikan aman dan berkualitas. Ini melindungi konsumen, baik di Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan, Mojokerto, maupun daerah lainnya," ujarnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan pendataan akurat terhadap seluruh pelaku industri kecil dan menengah agar dapat segera diajukan ke BSN untuk proses sertifikasi.
"Kita ingin para pengusaha di Sidoarjo bisa naik kelas dan produknya diminati masyarakat, tidak hanya di tingkat lokal tapi juga nasional bahkan internasional," kata dia.
Kepala Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN Jawa Timur Ahmad Fariz Abdulri menyebut Sidoarjo merupakan daerah dengan jumlah pelaku industri terbanyak di Jawa Timur.
Karena itu, wilayah ini menjadi prioritas dalam pembinaan Bina UMK.
"Jumlah pelaku usaha industri di Sidoarjo sangat besar. Dalam database kami, binaan terbanyak memang ada di Sidoarjo," ungkap Ahmad.
Ia menjelaskan secara nasional terdapat lebih dari 400 ribu UMKM yang telah terdata di BSN.
Dari jumlah itu, sekitar 10 ribu pelaku usaha berasal dari Sidoarjo dan menjadi sasaran pembinaan agar bisa naik kelas menuju sertifikasi SNI reguler.
"Kami ingin sebanyak mungkin UMKM di Sidoarjo bisa mengikuti program bina UMK ini agar produknya memenuhi standar dan berdaya saing tinggi," katanya.
Baca juga: Komisi VII DPR sebut serapan KUR 60 persen perkuat fondasi ekonomi
Baca juga: Anggota DPR apresiasi Menteri UMKM kawal penggunaan dana KUR
Baca juga: DPR: Penyaluran Rp200 triliun ke bank harus sasar UMKM
Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
