Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah proaktif dengan mendata seluruh pondok pesantren (ponpes) di kota setempat untuk memastikan kelayakan dan keamanan struktur bangunan sebagai tempat menuntut ilmu para santri.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Kota Surabaya, Jumat, mengatakan pendataan ini penting dilakukan terutama untuk ponpes yang juga menyelenggarakan sekolah formal mulai dari SD, SMP hingga SMA.
"Itu yang kita lakukan pendataan. Kita akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur," ujarnya.
Ia mengemukakan, pendataan atau pemetaan dilakukan untuk melihat secara keseluruhan kondisi ponpes termasuk kelayakan bangunan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar.
"Ponpes ini kan tidak masuk ke dalam anggaran pemerintah, tapi karena ada di Kota Surabaya, maka kami nanti akan berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Timur bagaimana kita bersama-sama untuk melihat kondisi di pondok-pondok yang ada di kota ini," katanya.
Ia mengatakan, perizinan adalah kunci utama bagi Pemkot Surabaya untuk bisa memberikan intervensi dan kami berharap semua ponpes yang ada di Kota Surabaya memiliki izin yang legal dan sesuai dengan standar.
"Jika pondok itu sudah ada izinnya, maka kami bisa intervensi di sana memberikan bantuan terhadap struktur-struktur bangunan yang ada di pondok tadi," katanya.
Meski demikian, Pemkot Surabaya juga siap membantu proses pengurusan perizinan, apabila ada ponpes yang belum memilikinya.
Baca juga: Anggota DPR instruksikan Panji Bangsa data ponpes yang butuh perbaikan
"Ya, harus ada perizinan, nanti kita bisa bantu terkait dengan perizinannya. Karena izin itu sifatnya penting," katanya.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya telah menyiapkan program pelatihan mitigasi bencana khusus untuk lingkungan pesantren.
Kepala BPBD Surabaya Irvan Widianto mengatakan ponpes menjadi target berikutnya setelah sekolah formal untuk pelatihan mitigasi.
"Untuk sekolah SD, SMP di Surabaya sudah dilakukan pelatihan mitigasi. Kami, saat ini menargetkan juga untuk pesantren," ucapnya.
Program tersebut, kata dia, mencakup mitigasi bencana dan pelatihan kesiapsiagaan dengan melibatkan seluruh penghuni pondok, termasuk pengurus dan santri.
"Pelatihan mitigasi bencana sekaligus melatih bagaimana mereka ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, harus melakukan apa," ucapnya.
Ia mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada seluruh camat se-Kota Surabaya untuk melakukan pendataan ponpes yang ada di wilayahnya masing-masing.
"Pendataan sedang dilakukan. Setelah itu, secara bertahap pada tahun ini dan depan akan segera dilakukan pelatihan mitigasi di lingkungan pesantren," ujarnya.
Baca juga: PBNU: Kasus Ponpes Al Khoziny jadi pembelajaran perbaikan sistemis
Baca juga: Komisi X sebut revisi UU Sisdiknas perkuat posisi pesantren
Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
