Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengusulkan agar sistem intelijen nasional direformasi sebagai upaya untuk mempersiapkan pertahanan nasional menghadapi spektrum perang moderen.
Dia mengatakan reformasi sistem intelijen itu perlu diarahkan terhadap dua prinsip utama, yakni integritas dan akuntabilitas demokratis, serta kemampuan adaptif terhadap ancaman siber dan disinformasi.
"Di era digital, ancaman tidak lagi datang dari musuh konvensional. Data breach, hacktivism, propaganda digital, dan deepfake operations telah menjadi bagian dari spektrum perang modern," kata Amelia di Jakarta, Jumat.
Dia menilai modernisasi pertahanan bukan hanya persoalan hardware seperti alutsista, melainkan juga software, yaitu strategi, tata kelola, dan nilai-nilai yang perlu ditanamkan di dalam sistem pertahanan itu sendiri.
Transformasi digital, kata dia, menuntut sinergi antara TNI, industri pertahanan, lembaga riset, dan DPR RI sebagai pengarah kebijakan.
Menurut dia, sistem pertahanan Indonesia tidak hanya harus menguasai teknologi pertahanan, tetapi juga mengendalikan nilai-nilai yang menuntun penggunaannya.
Menurut dia, pertahanan siber bukan hanya kemampuan teknis untuk menyerang balik, tetapi juga kesiapan negara dalam melindungi warga dari dampak sosial politik serangan digital, termasuk ujaran kebencian, polarisasi, dan manipulasi opini publik.
Sebagai lembaga politik yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, dia mengatakan bahwa DPR RI memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan pertahanan dan diplomasi keamanan nasional.
Untuk itu, menurut dia, DPR RI tengah menyusun RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang kini sudah mulai ramai dibahas. Dia memastikan RUU tersebut menuntut keseimbangan antara kedaulatan, keamanan, dan kebebasan sipil.
DPR juga, kata dia, turut memperkuat diplomasi pertahanan baik dalam forum bilateral seperti Parliamentary Friendship Group, maupun multilateral seperti ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dan BKSAP DPR RI.
"Diplomasi ini menjadi instrumen penting untuk membangun trust dan interoperabilitas pertahanan kawasan, terlebih di tengah dinamika Indo-Pasifik yang kian kompleks," kata legislator yang membidangi urusan pertahanan itu.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
