Yangon (ANTARA News) - Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi pada Selasa memulai kampanye pemilihan umum bebas pertama sejak kekuasaan militer berakhir dengan mengatakan itu adalah titik balik penting dan meminta masyarakat dunia memantau hasilnya.

Dalam video pesan yang direkam dan diunggah ke Facebook Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD), peraih Nobel Perdamaian, Suu Kyi, mengatakan pemilu 8 November harus berlangsung bebas dan adil, tapi "yang lebih penting" adalah masa peralihan yang menyertainya.

NLD diharapkan memenangi pemilu mendatang, yang menandai perubahan besar dalam tataran politik Myanmar, memberi panggung bagi para pegiat demokrasi yang dibungkam selama hampir setengah abad selama pemerintahan militer ketat yang berakhir pada 2011.The NLD won an election in 1990 with a landslide but the junta did not recognize the result.

NLD memenangi pemilu tahun 1990 dengan perbedaan sangat tipis tetapi junta tidak mengakui hasil tersebut.

"Untuk pertama kali setelah berpuluh tahun, rakyat kita akan mendapat peluang nyata untuk membawa perubahan yang nyata. Ini adalah peluang yang tidak boleh kita biarkan lepas," kata Suu Kyi seperti dilansir kantor berita Reuters.

"Peralihan yang mulus dan tenang hampir lebih penting daripada pemilu yang bebas dan adil," kata Suu Kyi, yang mengenakan busana nasional Birma dan selempang warna merah muda.

Masa kampanye dimulai kurang dari satu bulan setelah pesaing dan oposan utama Presiden Thein Sein, juru bicara parlemen kuat Shwe Mann, dicopot dari kedudukannya sebagai ketua partai berkuasa.

Kedekatan hubungan Shwe Mann dengan Suu Kyi membuat militer menaruh curiga. Pendepakannya memunculkan kecemasan bahwa pemerintahan Thein Sein dan sekutunya akan melawan setiap usaha untuk mendorong mereka dari kekuasaan bahkan bila oposisi meraih kemenangan besar.

"Tolong bantu kami dengan memantau apa yang terjadi sebelum pemilihan, selama pemilu, dan, yang sangat penting sesudah pemilu," kata Suu Kyi tentang permohonannya kepada dunia luar.

Konstitusi telah melarang Suu Kyi menjadi presiden, meskipun bila NLD menang telak, dan juga memberikan veto bagi tentara atas perubahan undang-undang.

Pesaing utama NLD tetap partai berkuasa, Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (Union Solidarity and Development Party/USDP) yang didukung militer.

USDP memenangi pemilihan umum terakhir yang diselenggarakan di bawah pemerintahan militer tahun 2010 dan dikecam luas diselenggarakan demi kepentingan partai tersebut, yang mencakup sisa-sisa rejim lama dan bisnis sekutunya. (Uu.M007)

Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2015