Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik kemarin (12/10) menjadi sorotan di antaranya rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto membahas agenda-agenda prioritas pemerintah termasuk evaluasi PP devisa hasil ekspor (DHE), dan sikap pemerintah mengenai dana TKD daerah.
Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:
1. Prabowo panggil sejumlah menteri evaluasi PP soal devisa hasil ekspor
Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam, memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas membahas beberapa isu strategis, termasuk di antaranya evaluasi peraturan pemerintah (PP) mengenai devisa hasil ekspor (DHE).
“Tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di muka kediaman Presiden selepas rapat, didampingi oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.
Selengkapnya baca di sini.
2. Presiden Prabowo bertolak ke Mesir Minggu malam hadiri KTT soal Gaza
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertolak ke Kairo, Mesir, dari Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu tengah malam, untuk menghadiri KTT terkait perdamaian di Gaza, Palestina, di Sharm el-Sheikh, Laut Merah, Mesir, Senin (13/10).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menjelaskan undangan untuk menghadiri KTT terkait Gaza itu sifatnya mendadak, dan Presiden dijadwalkan kembali lagi ke tanah air pada Senin.
Selengkapnya baca di sini.
3. Mendagri-Menkeu tegaskan kekompakan kawal pengalihan TKD
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kekompakan pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD).
Keduanya memastikan, langkah ini tidak menekan pemerintah daerah (pemda), melainkan mendorong tata kelola keuangan yang lebih sehat dan mandiri.
Selengkapnya baca di sini.
4. Tiga anggota DPRD OKU diberhentikan sementara karena dugaan korupsi
Tiga anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan diberhentikan sementara dari jabatan sebagai anggota dewan karena terlibat kasus dugaan korupsi pokok pikiran (pokir) dalam pembahasan Rancangan APBD OKU tahun 2025.
Ketiganya yaitu Ferlan Juliansyah, M Fahrudin dan Umi Hartati menunggu diusulkan untuk dilakukan penggantian antar waktu (PAW) oleh partainya.
Selengkapnya baca di sini.
5. MPR dorong pembentukan lembaga khusus percepat transisi energi
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai Indonesia membutuhkan satu otoritas tunggal yang memiliki mandat lintas sektor agar kebijakan transisi energi dan mitigasi krisis iklim dapat berjalan terpadu.
“Langkah ini penting agar Indonesia memiliki instant credibility di mata dunia untuk serius menghadapi dampak krisis iklim sekaligus membuka peluang ekonomi dan pembiayaan baru dari investasi maupun komitmen global menghadapi perubahan iklim,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
