Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepakat memperkuat sinergi dalam mengawal pelaksanaan program-program strategis pemerintah.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, BPK mengatakan kedua lembaga menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan nasional seperti ketahanan pangan, energi, dan pengelolaan air, sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
“BPK berkomitmen memastikan setiap pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Kami juga berharap ke depan sinergi antara MPR dan BPK terjalin dengan baik,” kata Ketua BPK Isma Yatun saat menerima kedatangan Ketua MPR beserta jajaran di Kantor BPK.
Isma mengatakan penguatan koordinasi antar lembaga negara merupakan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Pihaknya sangat menghargai dan mengapresiasi kedatangan Ketua MPR untuk menjalin sinergi sebagai sesama lembaga negara.
“Beliau banyak memberikan motivasi dan masukan yang sangat berarti bagi kami," kata Isma.
Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, pemeriksaan BPK memiliki fungsi strategis dalam memastikan program prioritas nasional berjalan efisien dan tepat sasaran.
"Pemeriksaan ini harus memberikan dorongan bagi efektivitas program pemerintah, efektivitas program-program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, dan BPK mengapresiasi itu," ujar dia.
Muzani mengatakan sinergi antara BPK dan MPR diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan strategis pemerintah benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat.
Program ketahanan pangan, energi, dan air, lanjutnya, harus bisa efektif dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan. Dengan begitu, BPK turut menjadi bagian dari yang menyukseskan Indonesia dalam proses berbangsa dan bernegara.
Ia mengatakan pertemuan itu juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi antara dua lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan.
“Silaturahmi ini kami lakukan untuk memastikan MPR dan BPK berjalan sesuai konstitusi. Dengan demikian, negara akan kuat, pemerintah akan efektif, dan ideologi negara akan semakin diterima sebagai ideologi bersama," kata Ahmad Muzani.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
