Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sejumlah strategi kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan kompetitif.
Sejumlah strategi itu antara lain melalui percepatan debottlenecking regulasi, penyederhanaan perizinan, serta relaksasi aturan yang dinilai menghambat aktivitas usaha.
"Ini timnya (Tim Akselerasi Program Prioritas) sedang kita siapkan Perpres-nya, sehingga nanti terutama (dipimpin) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto), dan juga Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa), dan juga nanti bersama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan," kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam konferensi pers APBN KITA di Jakarta, Selasa.
Diketahui, Pemerintah memang akan membentuk Tim Akselerasi Percepatan Program Prioritas yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Baca juga: OJK dan Kemenkeu siapkan strategi tumbuhkan pasar modal RI
Tim ini dibentuk guna memastikan realisasi anggaran program prioritas Presiden Prabowo berjalan lebih optimal.
Tim ini akan fokus pada program-program yang selama ini terhambat, terutama dalam penyerapan anggaran dan efektivitasnya dalam mendorong pembangunan.
Febrio menjelaskan, upaya percepatan debottlenecking regulasi menjadi kunci untuk menciptakan kepastian berusaha bagi pelaku usaha.
Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah adalah perbaikan ketentuan dalam tentang kemudahan berusaha, terutama menyangkut perizinan yang kini didorong menggunakan pendekatan fiktif positif.
Baca juga: DJP siapkan strategi kejar target pajak Rp2.357 triliun pada 2026
Dengan skema tersebut, birokrasi diwajibkan memiliki standar waktu pelayanan (service level agreement/SLA) yang jelas dalam proses pemberian perizinan. Sehingga hal ini bisa memberikan kepastian bagi para pelaku usaha.
Selain itu, pemerintah juga menerbitkan terkait sertifikasi untuk peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta yang mengatur relaksasi impor bahan baku industri.
Febrio mengatakan, salah satu contoh nyata dampak deregulasi tersebut terlihat pada sektor pertanian.
Pada awal tahun, pemerintah melakukan pemangkasan sekitar 145 regulasi terkait pupuk sehingga distribusi pupuk menjadi lebih cepat dan mudah diakses petani.
"Yang di awal tahun diberikan deregulasi yang cukup kuat di sektor pertanian, khususnya pupuk dipangkas sekitar 145 regulasi untuk pupuk sehingga memang terlihat dampaknya nyata," katanya.
Kemudian waktu itu 1 Januari 2025, pupuk langsung sudah bisa dibeli oleh masyarakat dan langsung bisa digunakan Ini membuat pertumbuhan gabah. Ini juga produksinya meningkat cukup signifikan, sehingga sektor pertanian kita juga akan terdorong kuat sesuai dengan prioritas dari Bapak Presiden, tambahnya.
Ke depan, Kemenkeu bakal memperkuat dialog langsung dengan pelaku usaha untuk mengidentifikasi kendala regulasi yang masih membebani.
Fokus utama koordinasi akan dilakukan bersama otoritas perpajakan dan kepabeanan guna menciptakan sistem yang lebih efisien.
"Kita connect langsung dengan kebutuhan-kebutuhan, dan concern dari pelaku usaha terkait dengan regulasi-regulasi yang masih membebani atau yang menyulitkan. Kalau di Kementerian Keuangan tentunya ini banyak terkait dengan perpajakan, baik DJP maupun DJBC yang nanti akan kita connect dengan lebih banyak (pelaku usaha)," jelasnya.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
