Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera membangun gedung-gedung dengan menggunakan konsep multifungsi (mixed use), meski adanya pengurangan anggaran.

“Untuk mixed use, bangunan-bangunan yang naik ke atas seperti di bawahnya ada kantor kecamatan atau gedung olahraga dan sebagainya akan segera dimulai di Jakarta,” ujar Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Selatan, Kamis.

Pramono bahkan mengatakan, Pemprov Jakarta akan membangun sekitar dua hingga tiga bangunan mixed use di Jakarta Selatan.

Kendati demikian, proyek pembangunan itu masih ditenderkan. Nantinya apabila sudah memasuki tahap akhir, Pramono berjanji akan segera mengumumkan pembangunan tersebut.

Baca juga: Pramono ingin bangunan di Jakarta gunakan konsep multifungsi

Adapun sebelumnya, Pramono sempat menyampaikan bahwa ia menginginkan agar seluruh lahan milik Pemprov DKI ke depannya dikembangkan dengan menggunakan konsep mixed use.

Menurut dia, konsep mixed use diterapkan agar pemanfaatan lahan di Jakarta lebih efisien sekaligus dapat menjawab kebutuhan warga yang beragam.

Sebagai contoh, dia menyebutkan rencana pembangunan lapangan sepak bola di kawasan Blok S yang berada dekat kawasan elit SCBD, Jakarta Selatan.

Dia meminta agar pembangunan lapangan itu tidak mengambil banyak ruang. Sebagai solusi, dia justru meminta supaya lapangan tersebut dibangun di dalam ruangan (indoor) sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas lainnya.

Selain itu, untuk wilayah lain yang dipadati oleh penduduk kelas menengah bawah harus diterapkan konsep yang berbeda. Misalnya, di daerah Cilincing hingga Tanjung Priok, Jakarta Utara, dapat dibangun sekolah dengan tempat tinggal yang disubsidi oleh Pemprov DKI.

Baca juga: Hunian vertikal dinilai jadi solusi keterbatasan lahan di Jakarta

Baca juga: DKI: KTV selain berfungsi benahi hunian juga untuk tingkatkan ekonomi

Dia pun menilai konsep tersebut dapat membantu meringankan beban warga sekaligus menciptakan kota yang lebih inklusif.

“Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan bisa meringankan, termasuk soal PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), karena memang tantangan pemerintah adalah memastikan keadilan akses,” kata Pramono.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.