Jakarta (ANTARA) - Pengembalian dana sebanyak Rp13,2 triliun hasil tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (20/10) atau tepat setahun sejak ia menjabat, bukan sekadar kemenangan di ruang pengadilan.
Ia adalah kemenangan negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi, dan keamanan nasional. Ketika hukum mampu menundukkan kepentingan besar yang merugikan rakyat, negara sedang menutup celah-celah kerentanan strategisnya.
Presiden pun mengilustrasikan nilai pemulihan itu ke dalam wujud keseharian: setara renovasi delapan ribu sekolah atau pembangunan enam ratus kampung nelayan modern.
"Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus oleh negara," kata Prabowo.
Sebuah narasi yang mendekatkan publik pada makna keadilan yang benar-benar kembali bekerja.
Dalam kacamata pertahanan, angka itu tak kalah strategis. Korupsi di sektor-sektor vital, seperti pangan dan energi, bukan hanya kejahatan ekonomi biasa. Ia adalah ancaman non-militer yang berdampak sistemik: harga melonjak, pasokan terganggu, kepercayaan publik runtuh. Dalam kerangka pertahanan semesta, keadilan ekonomi adalah fondasi daya tahan nasional.
Pemulihan aset
Uang yang kembali ke kas negara bukan sekadar angka. Ia adalah ruang fiskal yang dapat memperkuat fondasi sosial, sekaligus infrastruktur pertahanan. Bila diarahkan secara strategis, dana sebesar itu dapat mempercepat kemampuan negara hadir cepat, melihat lebih jauh, dan bertahan lebih lama, di udara, perbatasan, maupun laut.
Mobilitas adalah napas pertama. Indonesia yang seluas benua membutuhkan pesawat angkut menengah yang andal untuk memindahkan pasukan dan logistik, pengiriman bantuan lewat udara, hingga evakuasi medis dari landasan pendek.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
