Bila dijalankan dengan tata kelola yang modern, transparan, dan berbasis data, SPHP bisa menjadi model baru ketahanan pangan nasional
Klik SPHP
Program ini juga menghadapi kendala teknis di lapangan. Penggunaan aplikasi Klik SPHP yang semula dirancang untuk mempercepat distribusi justru menjadi hambatan bagi sebagian mitra pengecer yang tidak terbiasa dengan teknologi digital.
Hal ini memperlihatkan kesenjangan literasi digital yang masih besar di sektor distribusi pangan.
Pemerintah seharusnya tidak hanya menyediakan aplikasi, tetapi juga membangun ekosistem digital yang inklusif dengan pelatihan singkat, bantuan teknis, dan mekanisme hybrid seperti pengisian data manual oleh pengecer yang kemudian diinput oleh petugas Bulog, sebagaimana mulai diterapkan.
Meski banyak kritik, masa depan SPHP tetap terbuka lebar untuk diperbaiki dan diperkuat. Pemerintah sudah menunjukkan komitmen melalui peningkatan anggaran menjadi Rp4,2 triliun pada 2025, naik 12 persen dari tahun sebelumnya.
Angka ini bukan hanya sinyal kebijakan, tetapi juga momentum untuk memperkuat sistem. Tantangan ke depan adalah memastikan peningkatan anggaran itu berdampak langsung pada efisiensi distribusi, kualitas beras, dan kestabilan harga.
Dana besar tanpa sistem pengawasan berbasis data hanya akan menciptakan siklus subsidi tanpa efektivitas.
Inovasi teknologi dapat menjadi tonggak transformasi SPHP. Integrasi blockchain dan big data, misalnya, dapat menciptakan transparansi penuh terhadap aliran stok dan distribusi. Setiap karung beras bisa dilacak asalnya, waktu prosesnya, hingga titik penjualannya.
Sistem semacam ini akan mengurangi potensi penyimpangan, meningkatkan efisiensi logistik, dan membangun kembali kepercayaan publik.
Di era digital, program pangan nasional tidak bisa lagi berjalan dengan mekanisme manual. Data harus menjadi bahan bakar kebijakan, bukan sekadar pelengkap laporan.
Di luar aspek teknis dan ekonomi, SPHP juga memegang peran strategis dalam membangun rasa aman masyarakat. Di negeri agraris seperti Indonesia, harga beras bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga politik dan sosial.
Stabilitas harga beras sering kali berbanding lurus dengan stabilitas sosial. Karena itu, memperkuat SPHP berarti memperkuat sendi-sendi ketahanan nasional.
Di sinilah kemitraan dengan pelaku usaha menjadi penting. Bulog, pemerintah daerah, dan pengusaha ritel perlu diposisikan sebagai satu sistem yang saling mendukung, bukan sekadar rantai penyalur.
Baca juga: Bulog perkuat intervensi wilayah 3TP untuk perluas akses beras SPHP
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
