Semarang (ANTARA News) - Anggota DPRD Jawa Tengah, Muh Zen, berpendapat, pemerintah di semua tingkatan harus memikirkan rumah susun sewa yang dikhususkan bagi buruh. 

"Sebaiknya sistem persewaan rusunawa yang akan ditentukan pemerintah itu berpihak pada kalangan buruh sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan buruh serta tidak menambah masalah baru," katanya, di Semarang, Rabu.

"Usahakan jangan mencari keuntungan, tapi bagaimana kalangan buruh yang justru diuntungkan dan ingat tujuan awal membangun rusunawa rumah buruh untuk apa," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah yang terlibat dalam penyediaan rusunawa buruh harus adil, artinya jarak yang ditempuh buruh dengan lokasi bekerja harus mempertimbangkan aspek kebutuhan ekonomi.

"Fasilitas kesehatan dan fasilitas penunjang lain juga harus dipikirkan, mengingat lokasi rumah buruh dapat dipastikan dekat dengan lokasi pabrik, dan bisa saja justru jauh dari pasar," katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jawa Tengah, Wika Bintang, mengungkapkan, pembangunan rusunawa bagi buruh di Gedanganak, Kabupaten Semarang, dan Kawasan Industri Wijayakusuma, Kota Semarang, sudah hampir selesai.

"Rata-rata pembangunan rusunawa sudah jadi 80 persen," katanya.

Rusunawa berbentuk menara kembang di Kota Semarang, kata dia, akan berisi 102 kamar dan tiap kamar dihuni empat buruh lajang, sedangkan rusunawa di Kabupaten Semarang juga berkapasitas hampir sama.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, Dono Rahardjo, berharap harga sewa rumah susun untuk buruh tidak terlalu mahal agar tidak memberatkan mereka.

Pewarta: Wisnu Adhi
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015