Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno menyatakan standar keberlanjutan yang diterapkan terhadap industri sawit harus bersifat universal, bukan untuk menguntungkan satu kawasan saja.

Saat memberikan pemaparan pada 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) dan 2026 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis Wamenlu mengkritisi European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan internasional, membebani petani kecil, menciptakan diskriminasi terhadap negara berkembang, dan berpotensi melanggar keadilan sosial dalam rantai pasok.

"Prinsip universal menjadi hukum internasional. Maka standarnya pun harus berlaku secara universal. Bukan berarti standar pengelolaan sawit negara barat (Eropa) lebih baik, dan ASEAN tidak. Sebab seharusnya EUDR memiliki standar yang sama,” katanya dalam sambutannya yang ditayangkan secara daring.

Sebagai solusi, Arif Havas mengusulkan mekanisme komunikasi yang telah terbukti melalui pengalaman Indonesia – Uni Eropa dalam perjanjian FLEGT-VPA di sektor kehutanan.

Ia merekomendasikan pembentukan Licensing Information Unit di Indonesia sebagai pintu komunikasi resmi bagi otoritas Eropa untuk memverifikasi asal-usul dan status keberlanjutan produk, dengan data tetap disimpan di Indonesia.

Mekanisme serupa, menurutnya, dapat direplikasi untuk EUDR melalui integrasi antara dashboard nasional Indonesia dan sistem EUDR, sehingga verifikasi dapat berjalan tanpa membebani petani kecil dan tanpa melanggar kedaulatan data.

Baca juga: Menko Perekonomian sebut sawit perkuat neraca perdagangan Indonesia

"Dengan pendekatan ini, implementasi EUDR dapat menjadi lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan internasional," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan peta jalan sawit masa depan harus menempatkan keberlanjutan, keadilan, dan diplomasi sebagai pilar utama.

Indonesia, tambahnya, telah membuktikan komitmennya melalui kemenangan di WTO dalam sengketa diskriminasi sawit, penguatan sertifikasi ISPO, reforma regulasi, serta modernisasi dan pemberdayaan petani kecil agar mampu bersaing dalam rantai pasok global.

Baca juga: IPOC 2025 bahas tantangan industri sawit dari tarif Trump hingga EUDR

Senada dengan itu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah memperkuat penerapan sertifikasi Indonesia Sustainble Palm Oil (ISPO) dan mengembangkan sistem informasi ISPO untuk meningkatkan transparansi, real-time tracking, serta daya saing global industri sawit Indonesia.

Baca juga: Menteri PPN sebut sawit solusi komprehensif ketahanan pangan dunia

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.