.. putusan MK bisa menjadi pendorong perubahan dua arah: birokrasi sipil yang semakin profesional dan Polri yang semakin fokus pada tugas inti. Reformasi yang bertumpu pada dua institusi besar ini akan berpengaruh langsung pada kualitas demokrasi In
Jakarta (ANTARA) - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 mungkin tidak menimbulkan gegap gempita seperti putusan politik lainnya, tetapi dampaknya jauh lebih mendasar dari yang tampak di permukaan.
Dengan mencabut frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri, MK sesungguhnya mengoreksi arah perjalanan panjang relasi sipil–kepolisian yang selama bertahun-tahun dibiarkan kabur. Putusan ini tidak hanya memulihkan norma, tetapi juga membuka kesempatan bagi Indonesia untuk menata ulang fondasi profesionalisme birokrasi dan institusi keamanan negara.
Dalam konteks tata kelola modern, penempatan aparat bersenjata ke jabatan sipil merupakan tanda bahwa birokrasi negara sedang kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Putusan MK menghadirkan momen untuk membalik keadaan itu: mengembalikan martabat dan kompetensi sipil ke panggung utama pemerintahan. Momentum ini tidak boleh berlalu tiba-tiba.
Menghindari tumpang tindih peran
Salah satu kritik terbesar terhadap praktik penugasan polisi aktif ke jabatan sipil adalah hilangnya batas yang jelas antara kekuasaan sipil dan kewenangan aparat keamanan.
Penempatan personel Polri di kementerian, lembaga independen, dan badan-badan strategis sering kali menciptakan ilusi bahwa kepolisian memiliki kapasitas administratif yang melewati kerangka fungsinya. Padahal, dalam tradisi negara demokratis, fungsi sipil dan fungsi keamanan harus berjalan paralel, bukan bertumpuk.
Praktik ini pada akhirnya melahirkan hal yang bisa disebut sebagai penyempitan ruang sipil: ruang yang seharusnya menjadi arena kompetisi terbuka bagi ASN dan tenaga profesional, tetapi perlahan ditempati aparat aktif yang membawa serta logika komando ke ranah administratif. Di banyak negara, situasi seperti ini dianggap sinyal bahaya awal dari menurunnya kualitas demokrasi.
Putusan MK menjadi penting karena mengembalikan batas itu. Dengan mencabut frasa penjelasan yang selama ini dijadikan alasan administratif untuk melompati garis kewenangan, MK menegaskan bahwa jabatan sipil bukan bagian dari struktur komando Polri. Jabatan sipil harus berada di tangan sipil, baik secara prinsip maupun praktik.
Kendati demikian, koreksi MK ini tidak bisa berhenti pada area normatif. Pemerintah perlu membangun kerangka transisi yang jelas untuk memandu lembaga-lembaga sipil dalam mengisi kembali jabatan strategis mereka dengan ASN atau tenaga profesional yang sesuai.
Baca juga: Anggota DPR: Putusan soal jabatan sipil Polri tak serta merta berlaku
Lembaga-lembaga yang selama ini bergantung pada figur Polri harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas internal mereka sendiri, bukan mencari “jalan pintas institusional” lagi. Di sisi lain, Polri pun diharapkan mengambil kesempatan ini untuk memperdalam profesionalisme internal, bukan meratap pada hilangnya privilese lama.
Dengan kata lain, putusan MK ini adalah pengingat bahwa pemisahan peran bukan hanya soal etik dan hukum, tetapi juga soal efektivitas organisasi. Birokrasi sipil bekerja dengan prinsip pelayanan publik. Kepolisian bekerja dengan prinsip penegakan hukum. Menggabungkan keduanya dalam satu tubuh hanya akan melemahkan keduanya.
Baca juga: Kompolnas: Putusan MK soal Polri duduki jabatan sipil harus dipatuhi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
