Manila (ANTARA) - Sekitar 650.000 warga Filipina menggelar aksi unjuk rasa antikorupsi selama tiga hari di sebuah taman kota utama di Manila pada Minggu (16/11).
Mereka menyerukan "transparansi demi demokrasi yang lebih baik" di tengah penyelidikan atas dugaan penyimpangan proyek pengendalian banjir senilai miliaran peso Filipina.
Kantor Mitigasi dan Penanggulangan Risiko Bencana Manila (Manila Disaster Risk Reduction and Management Office) menyampaikan sekitar 650.000 orang berkumpul di taman tersebut pada Minggu sore waktu setempat.
Aksi unjuk rasa itu menuntut penyelidikan yang menyeluruh dan transparan atas dugaan ketidakwajaran dalam proyek pengendalian banjir, serta pertanggungjawaban para pejabat, legislator, dan kontraktor yang dituduh menggelapkan miliaran peso Filipina melalui proyek riil atau fiktif.
Seorang pengunjuk rasa bernama Junmar Ybanez mengecam dugaan penyalahgunaan dana masyarakat yang terungkap dalam sidang dengar pendapat Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina. "Saya lelah bekerja dan membayar pajak dengan semestinya, sementara para pejabat tersebut mencuri dana," ujarnya kepada media setempat.
Sementara itu, sekitar 2.000 orang melakukan aksi unjuk rasa antikorupsi terpisah di sepanjang jalan raya utama.
Penjabat Sekretaris Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communications Office) Filipina Dave Gomez pada Minggu menuturkan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos memantau situasi ini dengan saksama.
Sekitar 16.000 personel polisi dikerahkan untuk menjaga ketertiban.
Perhimpunan massa pada Minggu tersebut menjadi yang terbaru dalam gelombang aksi unjuk rasa antikorupsi pada beberapa bulan terakhir.
Pewarta: Xinhua
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
