Belem, Brasil (ANTARA) - Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-30 (COP30) pada Senin (17/11) memasuki pekan krusial di mana para partisipan mengintensifkan diskusi mengenai pendanaan iklim, adaptasi, dan transisi yang adil.

Setelah langkah-langkah konkret untuk meningkatkan adaptasi dan ketahanan pada pekan pertama, seperti Deklarasi Belem mengenai Kelaparan, Kemiskinan, dan Aksi Iklim yang Berpusat pada Manusia dan komitmen bahan bakar berkelanjutan, pekan kedua "dimulai dengan fokus pemersatu yakni menempatkan alam pada inti aksi iklim," kata pihak COP30 dalam sebuah pengarahan pada Senin.

"Ini berarti memperkuat komitmen untuk melindungi hutan, menjunjung tinggi hak-hak masyarakat pribumi dan komunitas lokal, serta memperluas solusi berbasis alam sebagai pilar esensial kemajuan global," menurut COP30.

"Permainan berlangsung hingga akhir," ujar para negosiator.

Beberapa isu paling sensitif, termasuk pendanaan dari negara-negara maju untuk negara berkembang dan target baru penurunan emisi, masih belum sepenuhnya dibahas sebagai bagian dari agenda formal.

Agenda Aksi COP30 juga belum membahas Pasal 9.1 dari Perjanjian Paris 2015, yang mewajibkan negara-negara maju untuk menyediakan sumber daya keuangan guna membantu negara-negara berkembang dalam upaya mitigasi dan adaptasi.

Sekretaris Eksekutif Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UN Framework Convention on Climate Change) Simon Stiell pada Sabtu (15/11) menuturkan bahwa "pendanaan iklim merupakan urat nadi aksi iklim", tetapi "pendanaan belum memadai atau cukup andal, dan belum dibagikan secara luas atau cukup adil."

Menekankan signifikansi kerja sama antara negara-negara maju dan berkembang, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak adanya "jalur yang jelas dan kredibel untuk mencapai 1,3 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp16.734) per tahun untuk pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang per 2035", sembari menyerukan kepada negara-negara maju untuk memimpin upaya mobilisasi dana sebesar 300 miliar dolar AS setiap tahunnya.

Untuk memenuhi target itu, presidensi COP29 dan COP30 mengusulkan pajak terhadap transaksi keuangan, fesyen mewah, teknologi dan barang-barang militer, menurut laporan bertajuk "Report on the Baku to Belem Roadmap to 1.3T" yang dirilis sebelumnya pada bulan ini.

Presidensi COP30 Brasil mengakui adanya perlawanan terhadap rencana itu, seraya menyatakan tinjauan lebih lanjut akan diperlukan.

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyampaikan bahwa dirinya akan kembali ke Belem pekan ini untuk bertemu dengan Guterres guna memperkuat tata kelola iklim dan kerja sama multilateral.

COP30, yang berlangsung pada 10 hingga 21 November di Belem, sebuah kota di Amazon, Brasil, mempertemukan para perwakilan dari hampir 200 negara dan kawasan untuk membahas upaya yang diperlukan guna membatasi kenaikan suhu global di angka 1,5 derajat Celsius, presentasi rencana aksi nasional baru yang dikenal sebagai Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions), dan progres komitmen keuangan yang dibuat dalam COP29 di Baku, Azerbaijan.

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.