Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Danantara Indonesia memastikan proses pengajuan izin pembangunan stasiun Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) oleh pemerintah daerah (pemda) akan diproses maksimal selama tiga bulan.
“Kalau yang sudah siap, mengajukan surat. Kita jamin tiga bulan bersama Danantara. Dalam Perpres (Nomor 109/2025), saya sebagai ketua tim untuk menyelesaikan secepatnya, sampai prosesnya selesai,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam Waste To Energy Investment Forum 2025 di Jakarta, Rabu.
Menko Zulhas menjelaskan, pemerintah daerah tinggal mengajukan surat ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yang mana pemda perlu terlebih dahulu menyiapkan lahan dan menjamin sampahnya.
“Tinggal mengajukan surat kepada kementerian lingkungan (KLH), pemda diwajibkan menyediakan lahan sama menjamin sampahnya, titik. Soal tipping dan segala macam itu sama pemerintah (pusat),” ujar Zulhas.
Baca juga: ESDM jamin tidak akan ada gas buang yang cemari lingkungan dari PSEL
Ia mengungkapkan, proyek Waste to Energy (WtE) di Indonesia sebenarnya telah ada semenjak sebelas tahun lalu, namun sampai saat ini baru berhasil menghasilkan tiga kesepakatan pembangunan pusat pengelolaan WtE pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).
"Dalam sebelas tahun itu, kalau saya tidak salah saya cek, hanya ada tiga kesepakatan yang bisa berjalan. Ada satu di Surabaya, satu lagi di Solo. Di Solo sekarang tidak jalan, saya ke Surabaya juga tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi sebelas tahun cuma tiga," kata Zulhas.
Menurutnya, tidak berjalannya proyek WtE seiring dengan rumitnya peraturan, yang mana harus melalui kerja sama pemerintah daerah (pemda), pemerintah pusat, hingga Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
