"Semua elit Golkar harus arif menyikapi putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tentang kepengurusan DPP Partai Golkar. Dua keputusan hukum itu sudah menutup masa-masa sulit yang dilalui Golkar," kata Bambang di Jakarta, Minggu.
Karena itu, perubahan kepengurusan DPP Golkar cukup dilakukan melalui forum urun rembuk atau musyawarah mufakat, bukan Munaslub karena memang tidak ada urgensinya sama sekali.
"Jika tidak ada kearifan dari semua elit Golkar, forum seperti Munaslub itu akan menjadi perangkap yang melahirkan potensi konflik baru. Akan muncul pengelompokan-pengelompokan baru untuk sekadar memperebutkan posisi puncak dalam struktur kepengurusan partai. Alih-alih mewujudkan soliditas partai, forum seperti Munaslub justru bisa memperlemah Golkar menghadapi Pilkada Serentak," ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar itu.
Semua elit Golkar di Jakarta harus realistis bahwa rentang waktu persiapan Pilkada Serentak sudah sangat pendek untuk mendapatkan kemenangan maksimal dalam Pilkada serentak. Para elit di Jakarta juga harus mendengarkan dan menghayati aspirasi kader di semua daerah yang menghendaki partai ini solid.
"Mereka sudah lelah menyaksikan pertikaian para elit Golkar. Golkar sudah mengajukan 219 calon kepala daerah untuk bertarung dalam pilkada serentak pada Desember mendatang. Golkar sebagai partai pengusung harus menunjukan tanggungjawab agar semua calon bisa meraih kemenangan. Untuk itu, DPP Partai Golkar harus solid agar mampu menggerakan mesin partai," kata dia.
"Wacana tentang Munaslub dalam waktu dekat hanya akan mengganggu proses persiapan semua calon peserta pilkada yang diusung partai Golkar. Para calon kepala daerah itu akan bingung; aktif dengan hirup pikuk persiapan Munaslub, atau fokus mengerahkan tim sukses di daerah pemilihan masing-masing," demikian Bambamg
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
