Batam (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mendorong penyesuaian regulasi sektor aviasi agar lebih mendukung dan memicu daya saing industri perawatan pesawat yakni Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) secara nasional.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII sekaligus Ketua Tim Kunspek Chusnunia Chalim saat berkunjung ke fasilitas Batam Aero Technic (BAT) di Bandara Hang Nadim di Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

“Kita tahu negara butuh pendapatan, tapi kalau kita gaspol hanya di situ tanpa memikirkan kemampuan atau daya saing industrinya, nanti justru mematikan pelakunya sendiri. Maka beberapa aturan perlu kita bicara lagi lebih detail, termasuk melihat efeknya jika kita longgarkan dari satu sisi dan apa yang bisa meningkat dari sisi lainnya,” ujarnya di Batam, Jumat.

Chusnunia menegaskan perlunya peninjauan ulang sejumlah regulasi yang dianggap masih membebani pelaku industri.

Baca juga: Batam resmikan hanggar baru perkuat layanan MRO kelas internasional

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah larangan dan pembatasan (lartas) serta kebijakan perpajakan tertentu yang masih dikenakan pada pelaku usaha MRO namun tidak pada maskapai.

“Tadi sudah kita urai satu per satu. Kalau soal lartas, sebagian sudah beres, tapi kalau masih ada kendala tentu perlu diskusi lanjutan dengan kementerian terkait. Selain itu ada PPh (pajak penghasilan) dan beberapa jenis pajak dikenakan ke pelaku bengkel pesawat, sedang airlines tidak dikenai. Ini perlu dievaluasi, seberapa bisa kita ringankan agar mereka lebih berdaya,” kata Chusnunia.

Sebagai informasi, BAT menjadi salah satu fasilitas MRO terbesar di Indonesia dengan area 30 hektare yang mencakup base maintenance, line maintenance, component maintenance, hingga fasilitas pengecatan pesawat.

Sejumlah maskapai asing seperti Cebu Pacific, Philippine Airlines, dan SpiceJet juga menjadi klien tetap.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.