Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta rakyat melalui DPR RI mengkritik kinerja jajarannya dan TNI untuk memastikan program pertahanan yang dijalankan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Sjafrie kepada awak media usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin.

"Kita mengharapkan bahwa kontrol sosial yang dilakukan oleh para wakil rakyat yang ada di Komisi I itu tetap intensif dan memberikan kritik yang konstruktif kepada kami di Kementerian Pertahanan dan juga di TNI," kata Sjafrie kepada awak media.

Menurut Sjafri, pihaknya tidak pernah menutup kuping terhadap seluruh kritik yang dilayangkan DPR RI.

Kritik-kritik tersebut, menurut dia, merupakan sistem kontrol yang dipakai DPR agar setiap program yang dijalankan sesuai dengan koridor.

Oleh karena itu, pihaknya memastikan akan mendengarkan seluruh kritik demi terciptanya iklim demokrasi yang sehat dalam sebuah pemerintahan.

"Kritik diperlukan agar tugas yang diserahkan kepada kami dapat berjalan dengan pengendalian ditambah dengan pengawasan sosial yang dilakukan oleh Komisi I DPR," jelas Sjafrie.

Baca juga: Menhan jelaskan fungsi BTP perkuat pertahanan negara

Sebelumnya, dalam RDP tersebut Sjafrie menjelaskan fungsi Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) untuk pertahanan negara.

Menurut dia, BTP memberikan banyak dampak baik, di antaranya memastikan masyarakat dalam keadaan aman serta menjaga wilayah terpencil di seluruh Indonesia dari serangan asing.

BTP, kata Sjafrie, juga dapat dikerahkan untuk membantu kerja pemerintah daerah dalam membangun ketahanan pangan hingga infrastruktur di wilayah terpencil.

"Khususnya dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintah daerah yang ada di tingkat kabupaten dan provinsi," ujar Sjafrie.

Tidak sampai di situ, Sjafrie menjelaskan BTP juga dapat dikerahkan untuk menjaga instalasi atau industri strategis milik negara, salah satunya kilang minyak milik Pertamina.

Menurut dia, dengan hadirnya TNI diharapkan Pertamina dan industri strategis lain milik negara dapat beroperasi dengan aman sehingga mampu memberikan hasil maksimal untuk negara.

"Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) dan ada di dalam revisi Undang-Undang TNI yang 14 pasal itu," tegas Sjafrie.

Hingga saat ini, TNI sudah memiliki 150 BTP yang tersebar di seluruh Indonesia. Pihaknya menargetkan adanya penambahan 150 BTP setiap tahun.

"Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional," tegas dia.

Baca juga: DPR rapat tertutup dengan Menhan dan TNI bahas stabilitas pertahanan

Baca juga: Menhan: TNI jalankan "smart approach" untuk ciptakan keamanan di Papua

Baca juga: Menhan pastikan TNI jaga industri strategis negara, termasuk Pertamina

Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.