Jakarta (ANTARA News) - Saat ini masyarakat bisa ikut berpartisipasi mengawal jalannya pendidikan melalui situs kawalpendidikan.org yang diluncurkan di Jakarta, Kamis.

"Pelibatan publik dalam perluasan akses dan percepatan peningkatan mutu pendidikan adalah bagian dari pendidikan sebagai gerakan," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan dalam sambutannya.

Inovasi seperti Kawal Pendidikan dapat menjadi saluran bagi aspirasi dan keterlibatan publik dalam mengawal proses pendidikan di Tanah Air.

Program tersebut melibatkan publik terhadap penyusunan rencana aksi pembangunan daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan mengambil momen kampanye Pemilihan Kepala Daerah sepanjang bulan November 2015 mendatang.

Situs tersebut dirancang agar publik dapat berkomunikasi dengan para kandidat pemimpin daerah, mempertemukan prioritas publik dengan rencana aksi yang ditawarkan, serta mendorong implementasi janji-janji kampanye dalam bentuk konkrit.

Koordinator Kawal Pendidikan, Fasli Jalal menjelaskan bahwa situs itu dapat memuat data mengenai profil mutu pendidikan di seluruh daerah, mulai dari persoalan tata kelola guru, kapasitas kepala sekolah dan pengawas, kurikulum, standar pelayanan minimal, capaian murid, hingga masalah-masalah aktual lainnya seperti tawuran pelajar, serta kasus-kasus lainnya.

Informasi-informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi perencanaan strategis dari pemimpin daerah yang terpilih dalam memecahkan berbagai persoalan pendidikan.

Situs www.kawalpendidikan.org menampung harapan masyarakat di tingkat nasional dan daerah. Secara khusus, di tingkat daerah situs ini mempertemukan janji kampanye calon pemimpin dan harapan masyarakat di sepuluh daerah pemilihan yaitu Medan, Depok, Tangerang Selatan, Kabupaten Bandung, Kota Surakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara.

"Situs ini menjadi alat edukasi kedua belah pihak untuk memahami isu-isu mutu pendidikan. Kami harap gerakan ini dapat menjadi katalisator bagi berbagai pihak untuk melakukan aksi-aksi nyata yang mendorong perbaikan mutu pendidikan," tegas Fasli.

Dia juga menekankan bahwa gerakan itu merupakan bentuk konkrit prinsip penyerapan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

(I025)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015