Penghargaan dari Equator Initiative UNDP bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang memerangi kemiskinan, melindungi alam, dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim itu akan diserahkan pada 7 Desember di sela Konferensi Iklim di Paris, Prancis.
Petrus sedang mengurus dokumen imigrasi untuk datang ke acara penyerahan penghargaan, mewakili komunitas adat di Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.
"Sedang mengurus dokumen untuk keperluan imigrasi," katanya di Samarinda, Jumat.
Dia mengatakan penghargaan yang juga meliputi hadiah 10.000 dolar AS itu menjadi bukti pembenaran perjuangan Masyarakat Adat Muara Tae melindungi hutan adat serta melawan perusahaan kelapa sawit, pembalakan liar, dan tambang.
Ia menegaskan bahwa masyarakat adat tidak menentang pembangunan, hanya memperjuangkan hak hidup dengan melindungi serta memulihkan hutan dan wilayah adat yang tersisa.
Petrus mengatakan luas wilayah adat di Muara Tae sebelum perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH), kelapa sawit, dan tambang masuk sejak 1971 mencapai 12.000 hektare.
Saat ini, luas wilayah adat yang juga meliputi hutan adat dengan beragam fungsi luasnya tinggal 4.000 hektare.
Ia mengatakan bahwa sejak awal komunitas Dayak Benuaq tidak pernah menyerahkan wilayah adat kepada perusahaan dan memilih melakukan perlawanan dengan risiko menghadapi kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi.
Mantan Kepala Desa Muara Tae, Masrani mengatakan warga kampungnya membangun pos jaga di hutan adat yang tersisa untuk melindungi tegakan pohon dari alat-alat berat perusahaan sawit dan tambang.
Mereka juga telah menyiapkan 6.000 bibit tanaman lokal seperti gaharu, kapur, nyatoh, dan ulin untuk merehabilitasi hutan adat seluas 700 hektare yang digusur sepihak oleh perusahaan sawit.
"Bibit sudah kita siapkan, belum bisa ditanam, masih harus menunggu datangnya hujan," kata Masrani.
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2015
