Perlu investasi waktu dan energi lebih dalam menyusun perencanaan dan menentukan arah ke depan yang lebih visioner dan tepat sasaran, karena apa yang akan kita lakukan akan berpengaruh pada kualitas pemerintahan dan layanan yang dirasakan masyarakat
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan Kementerian PANRB siap melakukan penyelarasan persepsi internal terkait arah kebijakan dan strategi pelaksanaan, serta program kegiatan Tahun 2026 di Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana.
Penyelarasan dilakukan agar dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas layanan.
“Perlu investasi waktu dan energi lebih dalam menyusun perencanaan dan menentukan arah ke depan yang lebih visioner dan tepat sasaran, karena apa yang akan kita lakukan akan berpengaruh pada kualitas pemerintahan dan layanan yang dirasakan masyarakat,” kata Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Internal Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Tahun 2025, di Jakarta.
Strategi perencanaan di bidang kelembagaan dan tata laksana yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil dibutuhkan untuk memastikan setiap kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi dan berdampak pada masyarakat. Rini menyampaikan tiga strategi penguatan di bidang tata laksana.
Penguatan di bidang tata laksana yang dimaksud meliputi kebijakan pemetaan kelembagaan dan peningkatan tata kelola instansi pemerintah, penguatan proses bisnis instansi pemerintah, termasuk proses bisnis tematik untuk mendukung pencapaian program prioritas sebagai shared outcomes.
Di sisi lain, terdapat tantangan dari aspek penajaman sasaran, penyesuaian regulasi, hingga optimalisasi penggunaan sumber daya.
Selain itu, kondisi refocusing, penyesuaian anggaran, dan tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menuntut penyusunan rencana kerja yang lebih inovatif dan tepat sasaran.
Rini berpesan agar para jajarannya melakukan perubahan paradigma saat bekerja. Paradigma teknokratis dalam menjalankan roda birokrasi harus diperkuat dalam merumuskan kebijakan dan menghadapi tantangan-tantangan ke depan.
“Birokrat harus fokus ke pemikiran teknokratis, buat kebijakan yang berakar pada evidence, data dan rasionalitas yang mampu menjawab kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang,” ujarnya.
Pencapaian target organisasi diwujudkan melalui konsolidasi dan koordinasi dengan unit kerja lainnya dengan mengutamakan integritas. Konsep agile organization kemudian dapat menjadi terobosan dalam memberi keleluasaan dan penilaian objektif bagi pegawai agar mencapai target organisasi.
Perubahan paradigma berikutnya berupa pola koordinasi orkestrasi, mengimplementasikan rencana, dan perubahan egosistem menjadi ekosistem.
Sebagai contoh, Sekretariat Kedeputian bukan sebatas memiliki peran adminIstrasi di dalam organisasi, melainkan sebagai orkestrator yang membuat proses bisnis dan memastikan jalannya kinerja di kedeputian agar perencanaan berjalan menjadi implementasi nyata.
“Kedeputian Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana juga bisa menjadi _living lab_, bukan hanya merumuskan kebijakan tapi juga contoh penerapan, evaluasi, dan _continuous improvement_ atas kebijakan yang telah diterbitkan," tuturnya.
Baca juga: MenPAN RB hormati putusan MK larang polisi duduki jabatan sipil
Baca juga: KemenPANRB undang Polri evaluasi penempatan polisi di jabatan sipil
Baca juga: Sukseskan MBG, Kementerian PANRB perkuat kelembagaan BGN
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
