“Saya berharap kenaikan tol itu ditunda karena akan memberikan dampak negatif pada perekonomian yang sudah barang tentu akan menaikkan harga sembilan bahan pokok,” kata Zahro, di Jakarta, Rabu.
Kenaikan tarif tol tersebut memang telah diatur dalam UU Nomor 38/2004 pasal 48 ayat 3 tentang Jalan.
Selain dari UU, kenaikan tarif tol itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15/2005 yang menyatakan evaluasi dan penyesuain tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali oleh Badan Pengawas Jalan Tol (BPJT) berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi.
“Ini yang sebetulnya sangat disayangkan, selalu alasan pengaruh inflasi yang dibuat alasan pemerintah untuk menaikkan harga tarif tol," katanya.
"Ini sangat liberal dan selalu mekanisme pasar yang dibuat acuan sementara standart operasional pelayanan pengelola jalan tol tidak pernah maksimal untuk melayani pengguna jalan tol baik itu peningkatan fasilitas infrastruktur dan fasiltas lainnya yang memberikan keselamatan dan kenyamanan pada pengguna,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Ditambahkannya, kalau kita punya kebijakan yang terlalu menguntungkan pengelola jalan tol semestinya semakin tahun bilamana modal yang dikeluarkan pengelola jalan tol sudah kembali jalan tol itu digratiskan.
“Sekali lagi saya mengingatkan pemerintah agar tidak selalu memanjakan pengelola jalan tol tapi melindungi masyakarat pengguna tol dengan tidak.serta merta menaikkan tarif tol,” katanya.
Adapun 15 ruas tol yang mengalami kenaikan tarif adalah Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi), Jakarta-Tangerang, tol dalam kota Jakarta, Tangerang-Merak, Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR).
Juga Serpong-Pondok Aren, Pondok Aren-Ulujami, Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang), Padalarang-Cileunyi, Palimanan-Kanci, Semarang seksi A, B, C, Surabaya-Gempol, Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Tol Ujung Pandang Tahap I dan II dan Bali Mandara.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
